JAKARTA – Anggaran sosial dan pembangunan manusia terdapat kenaikan dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) yang disampaikan Presiden Joko Widodo pada sidang tahunan di DPR, Kamis (17/8) lalu. Salah satu yang meningkat signifikan adalah alokasi Program Keluarga Harapan yang naik dari Rp. 17 Triliun menjadi Rp. 30 Triliun.
Menteri Sosial Idrus Marham mengatakan, kenaikan secara signifikan dilakukan untuk mencapai target penurunan angka kemiskinan. “PKH adalah salah satu instrumen yang paling efektif turunkan kemiskinan,” ujarnya usai peringatan detik-detik kemerdekaan di Istana Merdeka, Jakarta, kemarin (17/8).
Idrus menjelaskan, program PKH tahun lalu dan awal tahun ini sudah berhasil menurunkan angka kemiskinan dari 11,22 persen menjadi 9,82 persen. Nah, dengan gelontoran Rp. 30 triliun, kemiskinan diharapkan bisa turun lagi di kisaran 8,5 – 9,3 persen.
Alokasi penerima PKH untuk tahun 2019 sendiri masih diangka 10 juta keluarga. Hanya saja, besarannya akan ditingkatkan sesuai dengan tingkat kemiskinan. Hal itu berbeda dengan yang terjadi saat ini, di mana masing-masing penerima mendapat bantuan flat sebesar Rp. 1,8 juta per tahun.
Politisi Golkar itu membantah anggapan yang menyebut tujuan utama kenaikan PKH untuk mendongkrak elektabilitas Jokowi di Pilpres 2019 mendatang. Kenaikan tersebut, lanjutnya, merupakan komitmen pemerintah untuk fokus pada pembangunan manusia setelah empat tahun terakhir berkutat pada proyek infrastruktur.
Kalaupun dalam realitanya program tersebut berhasil menambah dampak elektoral terhadap Jokowi, dia menilai itu sebagai hal yang wajar. “Jadi kalau berhasil di dalam program-program pembangunan selama ini dapat pahala. Dalam arti lain dipilih kembali itu kan pahala,” tuturnya.
