JAKARTA — Partai Golkar tak masalah dengan rencana Presiden ke-7 Joko Widodo alias Jokowi menjadi salah satu kandidat calon Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI).
Wakil Ketua Umum Partai Golkar Idrus Marham berpandangan bahwa hal itu sepenuhnya hak dari Jokowi sebagai warga negara. “Saya kira begini, jadi konstitusi menjamin bahwa tiap warga negara itu memiliki hak,” kata Idrus kepada wartawan di Kantor DPP Partai Golkar, Slipi, Jakarta Barat, pada Sabtu 17 Mei 2025.
Lagipula, kata Idrus, Jokowi merupakan mantan presiden dua periode, sehingga ia tidak berkapasitas memberikan saran bahkan masukan terkait kontestasi di PSI.
“Pak Jokowi ini mantan presiden 10 tahun, masak kita mau ngajarin mantan presiden? Beliau jauh lebih berpengalaman dan tentu punya pertimbangan-pertimbangan baik pertimbangan secara ideal maupun secara praktis,” kata mantan Menteri Sosial (Mensos) ini.
Ditanya lebih jauh mengenai batalnya Jokowi berlabuh ke Partai Golkar jika maju sebagai Ketum PSI, Idrus menegaskan bahwa pihaknya tak merasa kecewa dengan keputusan politik tersebut.
“Persoalan itu kan masalah hak pribadi dan Partai Golkar ini sebagai partai terbuka milik rakyat, go public itu nggak ada pemilik-pemilik saham yang mayoritas. Semua sama,” tuturnya.
