Pram juga menegaskan kebijakan tersebut tak terkait dengan momentum tahun politik. Menurutnya, dana tersebut murni dialokasikan untuk meningkatkan kehidupan masyarakat di kelurahan.
Wakil Menteri Keuangan Mardiasmo mengatakan, pihaknya akan membahas dengan Dirjen Perimbangan Keuangan dan Kementerian Dalam Negeri. Pemerintah ingin membahas secara menyeluruh.
Baik aturan, regulasi, mekanisme, sistemnya, alokasi, dan tujuannya. “Kita harus lihat secara komprehensif. Idenya bapak presiden, dana kelurahan ini akan kita coba,” ujarnya.
Salah satu opsi yang mungkin diambil adalah menyiapkan Peraturan Pemerintah (PP) atau merevisi PP yang sudah ada. Pasalnya, jika harus dibuat Undang-Undang, prosesnya bisa berlangsung lama. Namun dia belum bisa menyebutkan soal PP apa yang bisa disiapkan.
Sebelumnya, Direktur Eksekutif Komite Pemantau Pelaksanaan Otonomi Daerah Robert Endi Jaweng mengingatkan pemerintah untuk tidak menggunakan mekanisme transfer langsung.
Sebab, berbeda dengan desa yang merupakan pemerintahan otonom, kelurahan hanyalah unit pemerintahan di bawah kecamatan. Sehingga kelurahan tidak memiliki kuasa penggunaan anggaran.
(far)
