2023, KPBB Minta Pemerintah Tindak Tegas Penertiban Transportasi ODOL AMDK

Para aktivis dan jurnalis saat melakukan audiensi dengan Kemenhub di Jakarta (29/12). Audiensi tersebut membahas soal terwujudnya Zero ODOL.
AUDIENSI : Para aktivis dan jurnalis saat melakukan audiensi dengan Kemenhub di Jakarta (29/12). Audiensi tersebut membahas soal terwujudnya Zero ODOL. (foto : ist)
JAKARTAMenanggapi rencana Kementrian Perhubungan (Kemenhub) untuk menghentikan operasi armada truk muatan berlebihan, Direktur Eksekutif Komite Penghapusan Bensin Bertimbel (KPBB) Ahmad Safrudin, mengatakan bahwa masyarakat sipil berada di belakang pemerintah dalam melindungi keselamatan warga masyarakat dan juga aset-aset negara dari kerusakan.
“Kami kembali tegaskan agar Menteri Perhubungan melakukan penegakan hukum secara ketat terhadap para pelaku truk muatan berlebihan, demi terwujudnya Zero ODOL sesegera mungkin. Kami meminta Menteri Perhubungan untuk melakukan penertiban pelanggaran pelaksanaan Zero ODOL mulai 1 Januari 2023, mengingat dampak negatif yang diakibatkan oleh praktik ODOL ini,” kata saat audiensi dengan para aktivis dan jurnalis ke Kemenhub di Jakarta (29/12)
Ahmad memaparkan banyak bukti dampak negatif praktik truk-truk dengan muatan berlebihan di jalan raya, utamanya kecelakaan jalan raya, kerusakan infrastruktur jalan dan jembatan, dugaan pungutan liar oleh pemilik barang atas ongkos angkut barang dengan muatan di luar kapasitas, pemborosan bahan bakar minyak (BBM) serta peningkatan intensitas pencemaran udara dan gas rumah kaca.
“Pelanggaran Zero ODOL sudah menjadi pelanggaran pidana berat,” katanya. “Pelanggaran ODOL berdampak pada sulit dikendalikannya kendaraan, sehingga menimbulkan kecelakaan fatal yang dapat menciderai dan bahkan menghilangkan nyawa orang lain.”terangnya.
Ahmad menyoroti truk-truk pembawa air minum dalam kemasan (AMDK) yang kapasasitas muatnya kerap berlebihan di jalan dan mengakibatkan kecelakaan. Kecelakaan yang melibatkan truk dengan muatan AMDK berlebihan ini disebutnya sempat terjadi di Subang yang menelan dua korban jiwa.
Berdasarkan hasil riset KPBB pada 2021, sebanyak 60,13% armada angkutan AMDK galon jenis wing-box yang melewati jalur Sukabumi-Bogor kelebihan beban hingga 12.048 kg (123,95%). Bahkan lebih ekstrem lagi, ditemukan 39,87% sisanya memiliki kelebihan beban hingga 13.080 kg (134,57%). “Artinya semua armada angkutan AMDK jenis ini melakukan pelanggaran ODOL,” katanya.
Bukan hanya itu, kata Ahmad, pengusaha juga melakukan pungutan liar melalui praktik muatan AMDK galon secara berlebihan. Dengan total penjualan AMDK pada 2021 sebesar 30,87 miliar liter, maka dugaan potensi pungutan liar oleh pengusaha pemilik galon adalah Rp483.075.048.733/tahun. Hasil ini didapatkan dari kelebihan muatan galon tiap rit atau tiap sekali angkut, yang ekstra muatannya ditambahkan berlipat ganda jumlahnya. Pengusaha mendapatkan keuntungan karena tidak membayar kelebihan muatan ini yang rata-rata mencapai 12.168 ton/rit.
“Dengan demikian, keliru mitos yang dikembangkan oleh para pengusaha pelaku pelanggaran praktik muatan berlebihan, bahwa Zero ODOL akan meningkatkan harga jual per unit barang-barang di pasar akibat meningkatnya ongkos angkut/logistik,” kata Ahmad membantah tudingan para pengusaha tersebut.
Selain menyebabkan hilangnya nyawa manusia, truk-truk dengan muatan berlebihan ini juga menjadi penyebab kerusakan infrastruktur jalan dan jembatan, yang disebut Ahmad sebagai, “tindak pidana perusakan fasilitas umum.”jelasnya.
Beroperasinya truk dengan muatan berlebihan ini juga berdampak pada pencemaran udara akibat pelanggaran baku mutu emisi, dan ini menurutnya sudah masuk kategori tindak pidana lingkungan hidup.
Belum lagi bila menghitung pemborosan BBM, mengingat beban truk yang melampaui Jumlah Berat yang diizinkan (JBI) akan meningkatkan konsumsi BBM secara luar biasa. “Truk adalah kendaraan nomor dua penyedot stok BBM nasional setelah sepeda motor, dan pada tahun lalu, truk menyedot 27% dari total pasokan BBM nasional,” katanya.
“Penerapan Zero ODOL sudah beberapa kali ditunda, yaitu pada 2015, 2018 dan terakhir 2021, sekarang tidak ada lagi alasan untuk menunda jadwal penerapan Zero ODOL pada 1 Januari 2023,” kata Ahmad.
Tidak ada penundaan lagi. Pemerintah akan menerapkan larangan operasi truk-truk dengan muatan berlebihan (Over-Dimension Overload/ODOL) di seluruh wilayah di Indonesia. Termasuk armada truk pengangkut air minum dalam kemasan (AMDK).

Sementara itu, Kasubdit Pengendalian Operasional, Ditjen Lalu Lintas Jalan, Kemenhub Deny Kusdyana, menambahkan masalah keselamatan di jalan menjadi tanggung jawab bersama, utamanya masalah ODOL pihaknya akan fokus.

Pos terkait