SPBU Mini Disoal

  • Whatsapp
Ormas BJI sedang melakukan audiensi dengan DPRD Kota Sukabumi, Senin (22/2).

RADARSUKABUMI.com – Keberadaan SPBU mini yang saat ini sedang menjamur di Sukabumi dipertanyakan oleh Kebangkitan Jawara dan Pengacara Indonesia (Bang Japar Indonesia) Presidium daerah Sukabumi Raya.

Kali ini, mereka melakukan audiensi dengan anggota DPRD Kota Sukabumi dan juga Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadi Satu Pintu ( DPMPTSP).

Bacaan Lainnya

“Kami datang kesini untuk menyampaikan aspirasi dari para pedagang eceran bensin. Akibat beroperasinya SPBU Mini Indo Station Mobil milik perusahaan raksasa Exxon Mobil/Indomobil, omset pedagang BBM eceran merosot drastis,” ujar Ketum BJI Presidium Daerah Sukabumi Raya, Budhy Lesmana kepada Radar Sukabumi, Senin (22/2).

Apalagi keberadaam SPBU mini tersebut diakui Budhy tidak memiliki izin dari pemerintah Kota Sukabumi. Berbagai proses perizinan tidak ditempuh termasuk Izin Mendirikan Bangunan (IMB).

“Bedasarkan Peraturan Daerah ( Perda) yang berlaku, pemerintah berhak menyegel, menutup pelayanan dan memberikan sanksi kepada SPBU mini tersebut, Karena jelas tidak memiliki IMB,” tandasnya.

Dirinya berharap Pemda harus mengambil tindakan tegas terhadap SPBU mini yang jelas tidak memiliki IMB.

“Kami berharap kepada DPRD untuk menguatkan keinginan kami yang terus mendesak pemda menerbitkan peraturan wali kota yang isinya melarang SPBU mini di wilayah Kota Sukabumi,” jelasnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadi Satu Pintu Kota Sukabumi, Beni Haerani mengakui pada dasarnya perizinan itu saat ini sudah bisa dilakukan secara nasional melalui sistem One Single Submission (OSS).

Bisa melakukan pendaftaran dimana saja, hanya saja di Dinas sendiri mengeluarkan Izin Mendirikan Bangunan ( IMB). “Memang saat ini kami belum mengeluarkan IMB. Mereka sudah mengajukan sudah lama, kami masih mempertimbangkan,” ungkapnya.

Diakuinya, kalau untuk permasalahan penegakan Perda kata Beni itu bukan kewenangannya. Sudah jelas dalam aturan perda jika memang bangunan tidak memiliki IMB bisa kena teguran, hukuman hingga denda.

Sementara Ketua DPRD Kota Sukabumi, Kamal Suherman menyatakan, hasil audensi dengan BJI akan ditampung untuk diteruskan ke pemda guna merumuskan kebijakan dan langkah yang tepat oleh Pemkot Sukabumi. (bal)

loading...

Pos terkait