CIKOLE, RADARSUKABUMI.com– Ketua Komisi I DPRD Kota Sukabumi, Faisal Bagindo meminta pihak pemerintah untuk segara melimpahkan pengelolaan parkir kepada pihak ketiga. Lantaran, pengelolaan parkir oleh pihak UPT tergolong rendah dalam memberikan kontribusi ke Pendapatan Asli Daerah ( PAD). “ Saya melihat sumbangan PAD lebih besar oleh pihak ketiga ketimbang oleh Pemerintah,” ujar Faisal, kemarin (4/7).
Faisal pun mempertanyakan sampai saat ini mengapa pihak pemerintah belum membuat regulasi untuk dipihak ketigakan. Padahal dari jauh-juah hari Dinas Perhubungan Kota Sukabumi sudah merencanakan untuk pengalihan pengelola kepada pihak ketiga. “ Dewan siap untuk mendorong agar pengelolaan parkir pihak ketiga bisa dengan cepat,” akunya.
Tapi sambung Faisal, pihaknya meminta harus ada beberapa kajian terlebih dahulu untuk melihat progres kedepannya. Sebab, potensi parkir untuk menyumbang ke PAD masih bisa gemuk, atau bisa melebihi dari target sebelumnya. “Ada tiga jenis kebijakan yang bisa dipakai dalam menggali potensi parkir. Yakni, dengan cara onstreet, offstreet dan progresif. Kalau misalkan semua kebijakan itu dipakai tentu saja akan lebih besar,”jelasnya.
Faisal juga meyakini, jika diuris oleh pihak ketiga, berapa pun PAD yang diinginkan oleh Pemkot Sukabumi dari parkir bisa terpenuhi. Apalagi ditambah dengan mempekerjakan orang banyak. Jika pemda tetap ngotot pengelolaan parkir dikelola oleh Dishub, tentunya harus bisa melebihi target dari pihak ketiga. “Yang jelas Komisi I mengusulkan pengelolaan parkir harus dikelola oleh pihak ke tiga, dibanding oleh pemda,”tandasnya.
Jika nanti memang pihak ketiga yang mengelola parkir, tentunya harus ada kemajuan juga. Diantaranya. Penataan, estetika, kesemrawutan harus dievaluais termasuk penerapan perturannya. “ kedepan juga jangan sampai hanya parkir sebentar sudah memberatkan masyarakat. Perlu dong penataan parkir dan lainya untuk kenyamanan dan keamanan parkir, “tukasnya.
Sebelumnya, Kepala UTD Parkir Dinas Perhubungan Kota Sukabumi, Rudi Hartono mengaku cukup riskan mengelola keuangan perparkiran. Selain payung hukum yang belum kuat, sistem pembayaran yang masih menggunakan metode manual menajid masalahnya selama ini. “Riskan sebenarnya, sejak Oktober tahun lalu hingga sekarang pengelolaan perparkiran diserahkan ke Dishub, karena memang regulasinya belum kuat,” ungkapnya kepada Radar Sukabumi saat ditemui diruang kerjanya.
Maka dari itu, lanjut Rudi, pihaknya telah bersurat kepada pimpinan daerah untuk kembali mempertimbangan pengelolaan parkir yang diserahkan kepada pihak ketiga kembali. “Surat sudah saya serahkan tiga bulan lalau kepada pak Wali, tapi memang sampai sekarang belum ada disposisi. Memang, jika regulasinya tidak diperkuat lebih baik ke pihak ketigakan kembali,” terangnya.
(bal)
