CIKOLE– Satuan perangkat Kerja Daerah (SKPD) di Kota sukabumi didorong untuk mencari pola pendanaan dari luar Anggaran Pendapatan, dan Belanja Daerah (APBD) maupun APBN. Hal itu dilakukan guna meningkatkan biaya pembangunan di Kota Sukabumi.
“Biaya pembangunan makin tinggi, baik dari aspirasi masyarakat ataupun rencana pembangunan oleh Pemkot, sehingga SKPD harus berpikir bagaimana cara mendapatkan dana non APBD,” ujar Kepala Bagian Perekonomian, Pembangunan dan Kerjasama Daerah Pemerintah Kota Sukabumi, Rahmat Sukandar kepada Radar Sukabumi, kemain (7/5).
Saat ini, lanjut Rahmat, APBD Kota Sukabumi hanya RP.1,2 triliun. Dimana setengahnya digunakan untuk gaji pegawai, sehingga dana yang digunakan untuk pembangunan hanya sekitar Rp. 0,6 Triliun.
“Kita cari pola-pola pembangunan non APBD sebagai langkah solusinya yakni dengan bekerjasama dengan pihak swasta atau unsur lainnya seperti perguruan tinggi, bahkan peroranagan,” katanya.
Rahmat menambahkan, kerjasama dengan pihak ketiga atau swasta itu dinilai dapat meningkatkan Pendapatan Asli daerah (PAD). Sebagai contoh, pengelolaan lahan parkir di Kota Sukabumi oleh Cv. Galuh.
Dimana setiap tahun memberikan pemasukan kepada PAD Kota Sukabumi sebesar Rp.1,8 miliar. Selain itu, selama lima tahun, dari keseluruhan kerjasama dengan pihak ketiga, Pemkot Sukabumi bisa menghasilan PAD sebesar Rp 25 miliar atau pertahun sebesar Rp 5 miliar. “PAD dari kerjasama perkir paling banyak,” imbuhnya.
