SUKABUMI — Polemik dana hibah Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Kota Sukabumi memanas. KNPI mendesak Pemerintah Kota Sukabumi bersikap tegas, adil, dan tidak memicu konflik di tengah dinamika kepemudaan.
Desakan itu mencuat dalam audiensi antara KNPI Kota Sukabumi dengan Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora), Kamis (16/4/2026) malam. Pertemuan tersebut menjadi forum kritis yang menyoroti sikap pemerintah daerah dalam menghadapi dualisme kepengurusan KNPI.
Wakil Ketua KNPI Kota Sukabumi periode 2025–2028, Abu Jibril Alkosam, menegaskan dinamika internal organisasi adalah hal lumrah. Namun, ia menyayangkan sikap pemerintah yang dinilai tidak netral. “Seharusnya pemerintah hadir sebagai orang tua yang adil bagi seluruh pemuda,” ujarnya.
Menurutnya, ketidaknetralan pemerintah berpotensi memperkeruh situasi. Ia mengingatkan agar pemerintah tidak terjebak dalam pola kebijakan yang justru memecah belah. “Kalau tujuannya kondusivitas dan penyatuan, jangan sampai pemerintah terkesan memihak. Jangan gunakan pola ‘belah bambu’ yang bisa memantik konflik,” katanya.
Isu krusial yang disorot adalah pencairan dana hibah KNPI di tengah kondisi kepengurusan ganda. KNPI mempertanyakan dasar kebijakan tersebut. “Ketidakadilan terlihat jelas dari pencairan setengah dana hibah kepada salah satu kubu. Padahal status kepengurusan belum jelas. Ini berpotensi menimbulkan masalah hukum,” ungkap Abu Jibril.
Ia juga menyinggung dugaan pencairan berulang kali pada periode sebelumnya yang dinilai perlu dijelaskan secara transparan. “Publik berhak tahu,” tegasnya.
