Sebab tak dipungkiri hingga saat ini masih banyak para pelaku usaha baik dari pemerintahan atau pengusaha masih banyak yang belum mengetahui cara penyusunan dan penyampaian dokumen dengan baik.
“Sepanjang 2017 kami sudah melakukan monitoring lapangan terhadap 40 pelaku usaha atau kegiatan, dan hasilnya kategori perusahaan baik sebanyak 2,5 persen, cukup baik 35 persen serta kategori kurang baik sebanyak 62,5 persen,” sambungnya.
Sementara itu Wakil Walikota Sukabumi Achmad Fahmi memaparkan, sebagai mana yang ketahui bahwa pembangunan di Kota Sukabumi dewasa ini berkembang dengan pesat. Perkembangan ini ditandai dengan semakin banyaknya sarana perdaganagan moderen, hotel, industri, rumah sakit/klinik dan kegiatan lainnya.
Tentunya, hal itu memberikan dapak positif. Semisal, kenaikan Pendapatan Asli Daerah (PAD), transfer terknologi dan penyerapan tenaga kerja. Namun, selain memberkan dampak posotif juga memberikan dapak yang negatif. Seperti, limbah usaha atau kegiatan jika tidak dikelola dengan baik dan benar.
“Akan dapat mengganggu keseimbangn lingkungan sehingga pembangunan lingkungan hidup di Kota Sukabumi,” paparnya.
Diakuinya saat ini tingkat kesadaran dari para pelakau usaha dan kegitan didalam melakukan pengelolaan serta pemantauan lingkungan huidup belum optimal.
Hal ini terbukti dari data yang tercatat di Dinas Lingkungan Hidup Kota Sukabumi dari tingkat penyampaian laporan pengelolaan dan pemantauan lingkang huidup baru mencapai 9 persen.
“Untuk itu, guna mendorong dan meningkatkan kesadaran didalam melakukan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup harus dilaksanakan sosialisasi. Karena saat ini sosialisasi dari DLH masih minim,” pungkasnya. (cr16/t)
