SUKABUMI– Dalam musyarawah rencana pembangunan ( Musrembang ) yang dilakukan oleh Kecamatan Warudoyong menghasilkan sejumlah program atau kegiatan usulan dari tingkat kelurahan.
Namun dalam Musrembang ini, Kecamatan Warudoyong mempunyai skala prioritas yang nantinya akan diusulkan ke tingkat kota. Salah satunya ingin adanya sentra UMKM.
Camat Warudoyong, Ratna Hermayanti mengatakan pihaknya ingin sekali memfasilitasi para UMKM yang berasal dari wilayahnya. Keberadaan sentra UMKM itu untuk membantu pemasaran pelaku usaha. Selain itu juga, lokasi yang diinginkan sangat strategis bagi wisatawan yang masuk atau melintasi Kota Sukabumi.
“Pengalaman teman-teman saya dari Luar Kota datang ke Sukabumi ingin mencari oleh-oleh namun posisinya sudah tanggung mau pulang.
Makanya kami ingin ada sentral UMKM yang lokasinya di eks lahan provinsi yang dulunya dipakai oleh PMI Kabupaten Sukabumi berada di Kelurahan Sukakarya,”ujarnya.
Untuk mewujudkan sentral UMKM, Camat juga meminta dukungan dari Diskumindag dan bermohon kepada Pemerintah Provinsi Jawa Barat sebagai pemilik lahan.
“Jumlah UMKM di Kecamatan Warudoyong ada ratusan, namun sebagian belum memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) dan sertifikasi layak izin. Untuk produk unggulan saat ini kerupuk kulit dan es cream Sukakarya,”ujarnya.
Sementara itu, dalam musrembang ini kata Ratna ada sekitar 45 usulan hasil dari musrenbang di tingkat kelurahan, dari jumlah tersebut, 26 program kegiatan fisik, dan sebanyak 19 lebih ke non fisik.
“Selain itu juga kami dari kecamatan mengusulkan ingin adanya sentra UMKM, dan renovasi gedung Kelurahan,”katanya.
Ditambahkan musrembang yang dilakukannya ini menerapkan konsep pentahelix tersebut, tentu saja untuk mensukseskan kegiatan musrenbang untuk kegiatan pembangunan di tahun 2023 nanti.
“Melibatkan pentahelix itu sangat penting dalam mendukung program pemerintah, apalagi tema musrenbang ini mencapai kualitas kehidupan masyarakat yang unggul dan sejahtera,”pungkasnya.
Sementara itu, Walikota Sukabumi, Achmad Fahmi mengatakan untuk mewujudkan pembangunan di suatu wilayah tidak bisa dilakukan oleh pemerintah saja, melainkan harus melibatkan semua elemen yang ada.
