CIKOLE – Jumlah penduduk miskin atau penduduk dengan pengeluaran per kapita per bulan dibawah garis kemiskinan di Kota Sukabumi berjumlah 25.420 jiwa pada tahun 2020 lalu. Angka tersebut mengalami kenaikan sebesar 3.550 dari tahun sebelumnya yang berjumlah 21.870 jiwa.
“Untuk jumlah penduduk kemiskinan kita menggunakan data Badan Pusat Statistik (BPS). Berdasarkan data tersebut angkanya mengalami kenaikan,”ujar Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial pada Dinas Sosial (Dinsos) Kota Sukabumi, Ageng Basuki.
Sehingga, kata Ageng, persentase penduduk miskin di Kota Sukabumi pada tahun 2020 tercatat sebesar 7,70 persen. Sedangkan untuk Garis Kemiskinan (GK) atau tingkat minimum pendapatan yang dianggap perlu dipenuhi untuk memperoleh standar hidup yang mencukupi di Kota Sukabumi mengalami peningkatan sebesar 5,12 persen dari Rp 520.742 per kapita per bulan, menjadi Rp 547.415.
“Itu berdasar data tahun 2020, untuk data 2021 masih dalam proses pendataan oleh BPS,”katanya.
Menurut Ageng, meningkatnya jumlah penduduk miskin di Kota Sukabumi disebabkan oleh dampak dari pandemi Covid-19.
Di masa pandemi, sambung Ageng, banyak karyawan yang mengalami Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) seperti hanya di jasa perhotelan dan lain sebagainya.
Kemudian, jasa kuliner atau resto pun banyak yang mengalami penurunan pendapatan. “Dampaknya pun terjadi pada pedagang kaki lima, jajanan anak – anak, karena sekolah pembelajaran melalui daring, dan jasa tranportasi seperti sopir angkot dan jasa ojek online yang sepi penumpang,”katanya.
Ageng mengatakan untuk menekan jumlah penduduk miskin di Kota Sukabmi ada berbagai program yang digulirkan, baik oleh Pemerintah Pusat, Provinsi, juga Daerah. Seperti halnya dengan program PKH, BPNT, juga melalui pemberdayaan masyarakat untuk wira usaha seperti Kelompok Usaha Bersama (KUBE).
“Dari daerah kita lakukan program melalui pelatihan kewirausahan dengan pilar – pilar sosial seperti PSM dan karang taruna,”terangnya.
Ageng menambahkan, penanganan kemiskinan bukan hanya tugas dari Dinsos saja, tapi perlu kolaborasi dari berbagai unsur termasuk melibatkan dinas instansi lain seperti, Disdik, PUPR, Dinkes, Dalduk, dan lain sebagainya.
“Kita juga memiliki Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD) yang ada di Bappeda,”pungkasnya. (bal)
