CIKOLE – Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Sukabumi, menyebutkan laju perkembagan investasi dan Perusahaan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) tergolong tumbuh positif. Bagai mana tidak, hingga semester satu sudah berhasil mencapai Rp773,812,492,942.
“Alhamdulillah, sampai semester satu ini, atau terhitung dari Januari sampai Juni 2023, bisa dikatakan menunjukan tren yang sangat positif,” ungkap Penata Kelola Penanaman Modal Ahli Muda pada DPMPTSP Kota Sukabuni, Cecep Iskandar wartawan, Kamis (27/7).
Dari jumlah tersebut, lanjut Cecep, mampu menyerap tenaga kerja sekitar 9.441 orang, dengan jumlah perusahaan sebanya 3.556. Terdiri dari, perusahaan kecil berjumlah 92, perusahaan menengah ada 13, perusahaan besar berjumlah 5, dan makro sebanyak 3.456 perusahaan. “Adanya kegiatan investasi, tentu saja akan berdampak terhadap penyerapan tenaga kerjanya,” ujarnya.
Ia menambahkan, dari tujuh kecamatan yang ada di Kota Sukabumi, wilayah yang masih bisa dijadikan prospek investasi. Yakni, Kecamatan Baros, Cibeureum dan Lembusritu (Bacile). Karena ketiga wilayah tersebut, tergolong masih memiliki lahan yang luas.
“Sebab itu, DPMPTSP Kota Sukabumi terus memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat atau pun pelaku investasi, serta mempermudah semua proses per izininan,” bebernya.
Asalkan, sambung Cecep, permohonan izin yang diajukan sesuai dengan persyaratan. Apalagi, dengan hadirnya aplikasi One Single Submission (OSS) saat ini, bertujuan untuk meningkatkan pelayanan dan mempermudah perizinan berusaha, khusunya di Kota Sukabumi.
“Bagaimanapun juga, yang pertama mengenai pelayanan harus dioptimalkan kepada masyarakat, ataupun kepada pelaku investasi. Sebab, adanya penanaman modal akan ada efek kepada segala sektor. Salah satunya terkait dengan lapangan kerja,” terangnya.
Selain itu juga, tambah Cecep, saat ini Pemkot Sukabumi sudah memiliki Mall Pelayanan Publik (MPP) yang berada di Jalan Ahmad Yani Kota Sukabumi, tepatnya di Gedung Tiara Toserba Kota Sukabumi.
Kehadiran MPP ini tentunya, untuk percepatan peningkatan kualitas pelayanan publik, yang diharapkan oleh semua masyarakat. “Jadi, warga disaat akan mengurus keperluan izin atau layanan administrasi cukup di MPP,” tutupnya. (bam)
