SUKABUMI – Kebijakan pemerataan penerima manfaat Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang digulirkan Badan Gizi Nasional (BGN) menuai polemik di Kota Sukabumi. Sejumlah pengelola Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) menilai kebijakan tersebut dijalankan terburu-buru, minim konsolidasi, dan terkesan mengabaikan kondisi faktual kemitraan yang selama ini berjalan kondusif. Polemik itu, mencuat dalam forum konsolidasi pengelola SPPG bersama Koordinator Wilayah SPPG Kota Sukabumi yang digelar di SMKN 1 Kota Sukabumi.
Pengelola SPPG Warnasari, Ricky Zulius, mengatakan kebijakan pemerataan justru memicu ketidakpastian di lapangan. Terlebih, kemitraan antara SPPG Warnasari dengan SMKN 1 Kota Sukabumi telah berjalan lebih dari tujuh bulan tanpa satu pun persoalan.
“Selama tujuh bulan kami kondusif, tidak ada masalah, pelayanan aman, dan tidak pernah terjadi kejadian apa pun. Namun tiba-tiba muncul kebijakan pemerataan yang meminta kami melepas sekolah tanpa konsolidasi menyeluruh dengan mitra dan pihak sekolah,” kata Ricky kepada Radar Sukabumi, Jumat (16/1).
Menurutnya, pihak SMKN 1 Kota Sukabumi telah mengirimkan surat penolakan resmi terkait rencana pemindahan suplai dapur. Penolakan tersebut memiliki dasar kuat, mulai dari hubungan kerja sama yang sudah stabil, tidak adanya masalah selama pelayanan, hingga faktor jarak dapur yang dinilai ideal. “Jarak dapur kami ke sekolah hanya 2,7 kilometer. Ini sangat penting untuk menjaga kesegaran makanan. Kami juga sudah melalui proses panjang untuk membangun kepercayaan sekolah, tidak instan,” ujarnya.
Ricky menilai, kebijakan pemerataan yang dijalankan saat ini cenderung sepihak. Ia menyebut dapur pengganti yang ditunjuk belum dikenal portofolionya oleh pihak sekolah, sehingga wajar jika muncul penolakan.
“Men-treatment sekolah itu tidak mudah. Ada tahapan evaluasi dapur, menu, kebersihan, hingga pelayanan. Tidak bisa asal tunjuk lalu pindah. Sekolah berhak mempertanyakan kualitas dapur baru yang belum mereka kenal,” celotehnya.
