Kang Lukman Minta Pemprov Jabar Tanggung Inakes Covid-19

Fraksi PKS, Lukmansyah
Anggota Badan Anggaran (Bangar) dari Fraksi PKS, Lukmansyah. saat  melakukan kunjungan ke Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Jawa Barat. Foto:Ist

CIKOLE–Dewan Perwakilan Daerah (DPRD) Kota Sukabumi, meminta Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Barat agar memperhatikan nasib para tenaga kesehatan (Nakes) yang menangangi pasien Covid-19 di Kota Sukabumi. Soalnya, keberadaan Nakes yang bekerja di RSUD Syamsudin SH itu tidak hanya melayani warga Kota Sukabumi saja, akan tetapi dari luar daerah.

” Mereka itu berjuang bukan untuk warga Kota Sukabumi saja, tapi daerah lainnya juga, Apalagi rumah sakit bunut itu sebagai rumah sakit rujukan,” ujar Anggota Badan Anggaran (Bangar) dari Fraksi PKS, Lukmansyah.

Bacaan Lainnya

Dikatakan Pemprov Jabar harus lebih memperhatikan kondisi keuangan daerah dalam penanganan Covid-19. Terlebih, Kota Sukabumi dengan Penghasilan Asli Daerah (PAD) yang terbatas serta memiliki RSUD yang menjadi rujukan pasien Covid-19 dari luar kota.

“Saat ini, insentif Nakes Covid-19 di RSUD Syamsudin SH menjadi beban belanja dari Pemda Kota Sukabumi. Sementara, pasien yang dilayani bukan hanya warga kota saja melainkan warga dari berbagai daerah sekitar,” katanya.

Lukman membeberkan, apabila dipresentasikan jumlah pasien Covid-19 di RSUD Syamsudin SH ini mencapai 70 persennya merupakan warga luar Kota Sukabumi.

“Inilah yang seharusnya menjadi perhatian dari Pemprov Jawa Barat dimana dengan keterbatasan anggaran yang ada, Pemda Kota Sukabumi harus juga menanggung insentif para Nakes. Seharusnya dalam hal ini Pemprov juga ikut turun tangan karena yang dilayani RSUD Syamsudin SH ini bukan hanya warga Kota Sukabumi namun kebanyakan dari luar kota,” bebernya.

Sebab itu, menurut Lukman, sejauh ini Banggar juga sudah menyampaikan permasalahan tersebut saat melakukan kunjungan ke Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Jawa Barat pada Kamis (9/12) lalu.

 “Saya berharap Pemprov turun tangan dalam menangani permasalahan insentif Nakes Covid-19 di Kota Sukabumi,” cetusnya.

Lukman menambahkan, apabila insentif para Nakes hanya dibebankan kepada Pemda Kota Sukabumi tidak menutup kemungkinan membuat anggaran APBD menjadi tidak sehat.

“Karena itu, kami sangat berharap Pemprov Jabar juga memikirkan terkait insentif Nakes Covid-19 agar APBD Kota Sukabumi tetap sehat,” pungkasnya. (bam)

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *