CIKOLE – Program Jumat Keliling (Jumling) yang sudah empat tahun terakhir ini giat dijalankan oleh pasangan Walikota Sukabumi Mohamad Muraz dan Wakil Walikota Sukabumi Achmad Fahmi, mendapat sambutan positif dari sejumlah kalangan aktifis masyarakat.
Mereka mendesak DPRD maupun Pemda Kota Sukabumi untuk menjadikan Jumling sebagai program yang wajib dijalankan oleh setiap kepala daerah setiap priode masa kerjanya.
Alasannya, kegiatan jumling di setiap masjid di setiap wilayah daerah tersebut dianggap menjadi solusi tepat dalam menjalin komunikasi antara pimpinan daerah dengan warganya.
“Tidak harus setiap hari blusukan. Kepala daerah cukup memanfaatkan jumling setiap pekannya untuk menyapa warga, menyerap aspirasi maupun mengetahui kondisi sesungguhnya dilapangan.
Karena itulah kami meminta program jumling masuk dalam ketentuan yang wajib dijalankan setiap kepala daerah,” tutur Ketua Umum Lembaga Masyarakat Peduli Hukum dan Hak Asasi Manusia (MPH & HAM) Sukabumi AA Brata Soedirja.
Hal senada juga diungkapkan Ketua Jaringan Masyarakat Bersatu (Jambe) Sukabumi Bambang Rudiyanto.
Tidak sedikit kepala daerah di beberapa wilayah di Jawa Barat maupun daerah lainnya memiliki hubungan yang jauh dengan warganya.
Hal tersebut lebih disebabkan oleh prilaku kepala daerah itu sendiri yang jarang turun kebawah untuk menjalin komunikasi dengan warga.
“Berbeda jika jumling dijadikan kewajiban yang harus dijalankan oleh walikota maupun wakilnya. Bukan hanya untuk memperkuat tali silaturahmi saja, tapi dengan jumling arah kebijakan kepala daerah akan dirasa tepat karena berdasarkan aspirasi warga,” jelas Bambang.
Seperti diketahui salah satu agenda rutin yang paling diminati oleh pasangan Muraz-Fahmi adalah Jumling. Alasannya, agenda mingguan tersebut dinilai sangat efektif dalam menyerap aspirasi masyarakat secara langsung.
Perlu diakui untuk urusan turun kebawah (Turba) atau bahasa kekiniannya Blusukan, Muraz-Fahmi adalah jagonya. Kedua pejabat publik tersebut memanfaatkan jumling untuk menyerap aspirasi sekaligus mendengarkan secara langsung keluhan dari para warga.
Hasil dari kegiatan itu menjadi landasan bagi mereka dalam menentukan arah kebijakan yang berkaitan dengan pelayanan publik, ujung-ujungnya tentu saja upaya mensejahterakan masyarakat. Untuk mengefektifkan penyerapan aspirasi tersebut, agenda jumling wajib diikuti oleh setiap pimpinan satuan kerja perangkat daerah (SKPD).
Kegiatan itu dijalankan Muraz-Fahmi selama empat tahun terakhir ini, tepatnya terhitung sejak dilantik menjadi pasangan walikota dan wakil walikota pada tanggal 13 Mei 2013 silam, hingga kini keduanya tetap menjalankan jumling, tanpa terputus setiap minggunya.
“Sejak terpilih menjadi kepala daerah, saya dan Pak wakil telah berkomitmen untuk menggiatkan jumling sebagai agenda rutin unggulan. Kegiatan ini bukan hanya sekedar menjadi ajang silaturahmi saja, tetapi juga dirasakan sangat efektif dalam menyerap aspirasi warga. Dengan begitu arah kebijakan yang kami tempuh akan sesuai dengan kehendak warga pada umumnya,” beber Muraz dalam sebuah kesempatan wawancara dengan Radar Sukabumi, belum lama ini. (ton)
