SUKABUMI — Wali Kota Sukabumi, Ayep Zaki meresmikan pembangunan Jembatan Kopeng di Kelurahan Karamat, Kecamatan Gunungpuyuh, Kamis (6/11). Proyek strategis dengan nilai anggaran mencapai Rp1,9 miliar ini, dibiayai sepenuhnya dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Sukabumi dan merupakan bentuk nyata reaksi cepat Pemkot dalam menangani dampak bencana yang sempat merusak akses vital masyarakat.
Wali Kota Sukabumi, Ayep Zaki mengatakan, pembangunan Jembatan Kopeng menjadi simbol kemandirian fiskal daerah. Pemkot akan terus memperkuat pendanaan pembangunan melalui PAD, agar tidak sepenuhnya bergantung pada bantuan dari provinsi maupun pusat.
“Yang penting di sini, anggarannya bersumber dari PAD kita. Tahun ini kurang lebih Rp10 miliar PAD kita dialokasikan untuk pembangunan Jembatan Kopeng, Gedung Dekranasda, dan Gapura pintu masuk di Jalur Lingsel. Tahun depan insyaallah kita tingkatkan menjadi Rp20-30 miliar,” kata Ayep kepada wartawan, Kamis (6/11).
Ayep menekankan, pentingnya kolaborasi antarlembaga agar percepatan pembangunan dapat berjalan maksimal.
“Kalau tiga elemen ini kota, provinsi, dan pusat kompak membangun, maka insyaallah pembangunan di Kota Sukabumi akan cepat,” tambahnya.
Ia menegaskan, pemerintah akan terus membangun secara merata di berbagai sektor, termasuk perbaikan rumah tidak layak huni (Rutilahu) dan infrastruktur permukiman.
“Masih banyak titik yang akan kita benahi, tapi semuanya akan kita bangun secara seimbang,” tandasnya.
Sementara itu, Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (PUTR) Kota Sukabumi, Sony Hermanto menjelaskan, proyek Jembatan Kopeng merupakan implementasi dari kebijakan reaksi cepat terhadap penanggulangan bencana.
“Ini bentuk respon cepat pemerintah. Yang penting anggarannya tersedia. Karena itu, BTT untuk 2026 akan kita tambah supaya kegiatan darurat bisa segera dilaksanakan,” jelasnya.
Sony menambahkan, pembangunan jembatan ini memerlukan biaya sebesar Rp1,9 miliar dengan spesifikasi panjang 12 meter dan lebar 7,2 meter, berkapasitas beban hingga 50 ton.
“Kalau bicara nilai, tinggal dicek saja, wajar atau tidak, karena konstruksi jembatan itu rumit, terutama pondasinya di bawah. Masa pemeliharaan pascapembangunan enam bulan,” cetusnya.
Selain meningkatkan konektivitas warga, proyek ini juga berdampak sosial. Sebanyak 30 warga yang terdampak akibat putusnya jembatan sebelumnya telah menerima santunan.
“Kami berharap jembatan ini jadi contoh proyek PAD yang berkualitas dan memberi manfaat besar bagi masyarakat,” pungkasnya. (Bam)
