HMI Sukabumi Minta Percepatan Anggaran Covid-19

  • Whatsapp

RADAR SUKABUMI — Ketua Umum HMI Cabang Sukabumi, Yanggimas Anggara mengungkapkan, berbagai usulan yang berkembang di lingkungan DPRD Kota Sukabumi dalam menanggulangi wabah berjangkit Covid-19 harus segera disikapi oleh Pemerintah Kota Sukabumi.

Ia menilai, kebijakan Pemerintah Kota Sukabumi tidak boleh tumpang tindih antara pembangunan infrastruktur dan penanggulangan pandemi Covid-19. Di mana sikap Pemerintah Kota Sukabumi harus lebih memahami dalam mempertimbangkan situasi di lapangan termasuk pada wilayah persoalan teknis sekalipun.

Bacaan Lainnya

“Sangat pantas kemudian juga kita mendorong memaksimalkan peran dinas-dinas yang seharusnya ikut serta dan berupaya dalam penangangan ini, ujar Yanggimas yang sebelumnya merespon tanggapan Ketua Bidang KPP HMI Cabang Sukabumi, Galih Pratama Yuda pada forum kajian kedaerahan, belum lama ini.

Yanggimas menambahkan, kendati saat ini pemerintah Kota Sukabumi sudah sejalan dengan intruksi maupun arahan dari pemerintah pusat terkait penerapan physical distancing, tes masif dan bahkan soal tidak mudik ataupun piknik, namun Pemerintah Kota Sukabumi belum selaras dan cepat bertindak dalam bantuan pengalokasian dana penanggulangan pandemi Covid-19.

“Kita harapkan, Pemkot bisa secepatnya merespon pengalokasian dana penanggulangan Corona ini,” harapnya.

Di tempat yang sama, Wakil Sekretaris Umum PTKP HMI Cabang Sukabumi, Imam menambahkan, jika DPRD Kota Sukabumi mengusulkan dalam penanganan Covid-19 ini memakai dana P2RW dengan hitungan anggaran sekitar Rp20 juta dari 355 RW dan 102.563 keluarga, maka akan muncul anggaran sebesar Rp 7.1 miliar.

“Jika dialokasikan untuk sembako setiap KK itu cuma mendapat kurang lebih Rp 70 ribu perbulannya dan jumlah anggota keluarga setiap KK itu berbeda-beda, otomatis itu akan menimbulkan kecemburuan sosial, dan yang terpenting bahwa dana P2RW itu buat pembangunan fisik, tidak boleh tumpang tindih pengalokasiannya, alih alih untuk penanganan Covid-19, “tambahnya.

Sementara itu, Ketua Bidang Lingkungan Hidup (LH) HMI Cabang Sukabumi, Hilman Fauzan pun menilai sikap legislatif Dan eksekutif nampak gagap dan lamban dalam penanganan Covid-19 ini, terlihat dari kurang responsifnya pemda dalam hal penganggaran ataupun dalam hal memutuskan kebijakan terkait pencegahan.

“Pemda hari ini layaknya seorang pencatat kuis bola, yang kerjanya hanya mencatat dan menghitung, berapa PDP berapa ODP dan sampai saat ini masyakat belum pernah di kasih penjelasan bagaimana skema Pemda menghadapi wabah pandemi ini, “sindir Hilman.

Tidak hanya itu, sikap legislatif hanya berfokus pengalokasian dana P2RW, padahal bila ditinjau kembali, banyak anggaran yang bisa dialih pindahkan, semisal dana alokasi khusus dan Dana Kunjungan Kerja yang sifatnya tidak terlalu urgent serta dapat ditangguhkan dengan nilai anggaran yang cukup fantastis.

“Ini dapat dialokasikan untuk penanganan covid-19 yang sifatnya tidak bisa didiamkan begitu saja,” tegasnya. (cr1/t)

Pos terkait

loading...

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *