GMNI Dorong Satpol PP Kota Sukabumi Tegakan Perda

  • Whatsapp
Ketua Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Sukabumi, Raya Anggi Fauzi. Foto: Ist

SUKABUMI — Dewan Perwakilan Cabang (DPC) Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Sukabumi Raya, menyoroti penegakan Peraturan Daerah (Perda) Kota Sukabumi yang saat ini minim penegakan.

Ketua DPC GMNI Sukabumi Raya, Anggi Fauzi mengatakan, melihat kondisi saat ini penertiban Perda yang dikeluarkan pemerintah minim penindakan dengan alasan ada refocusing anggaran.

Bacaan Lainnya

“Padahal memasuki Ramadan seperti Perda Mihol perlu digencarkan. Namun, pada kenyataanya belum ada implementasi,” kata Anggi kepada Radar Sukabumi, Minggu (18/4).

Dengan begitu, lanjut Anggi artinya prodak hukum yang sudah ada saat ini tidak berjalan dengan baik. “Seharusnya refocusing anggaran tidak dijadikan alasan untuk tidak menegakan Perda,” ucapnya.

Anggi menilai, Pemerintah Kota (Pemkot) Sukabumi dalam hal ini Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) tidak serius dalam merealisasikan Perda tersebut.

“Sembilan Perda ini perlu ditegakan secara serius. Ya, mau tidak mau harus di kerjakan ini menjadi pekerjaan rumah (PR) besar bagi Pemkot Sukabumi demi menciptakan kemanan dan kenyamanan ditengah bulan Ramadan ini,” cetusnya.

Sebelumnya, Kabid Penegakan Perda, Satpol PP Kota Sukabumi, Sihombing mengatakan, sepanjang Januari hingga April hanya baru ada satu penegakan Perda nomor 17 tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Reklame. “Salah satu kendalanya yaitu anggaran yang terkena refocusing sehingga belum ada penegakan Perda,” kata Sihombing.

Seperti diketahui, terdapat sembilan Perda yang harus ditegakan Satpol PP Kota Sukabumi seperti, Perda nomor 9 tahun 2012 Tentang Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Perda nomor 10 Tentang Pelarangan Pelacuran, Perda nomor 19 tahun 2012 Tentang SIUP, Perda nomor 2 2004 Tentang Ketertiban Umum, Perda nomor 13 tahun 2015 Tentang Minuman Beralkohol (Mihol), Perda nomor 10 tahun 2013 Tentang Penataan dan Pemberdayaan PKL, Perda nomor 17 tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Reklame, Perda nomor 3 tahun 2014 Tentang Kawasan Tanpa Roko dan Perda nomor 8 tahun 2017 Tentang Penataan Tempat Indekos dan atau Rumah. “Dari semua itu, paling kami pernah penertiban reklame,” imbuhnya.

Ditanya soal progres penegakan Perda tahun ini, Sihombing mengaku belum mengetahui karena tahun ini kembali terjadi refocusing anggaran sehingga berdampak terhadap minimnya kegiatan. “Ya, belum bisa disimpulkan,” pungkasnya. (bam/t)

loading...

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *