SUKABUMI – Pandemi Covid-19 sangat berdampak ke semua bidang, salah satu yang terkena imbasnya yakni para tenaga Kerja Sukarelawan (TKS).
Ratusan orang terpaksa dirumahkan oleh setiap intansi di lingkungan Pemerintah Kota Sukabumi.
Hal tersebut dikarenakan intansi tidak sanggup membayar upah para TKS dan anggaranya di realokasi ke Penanganan kasus Covid 19.
Anggota Komisi 1 DPRD Kota Sukabumi, Henry Slamet mengaku cukup prihatin dengan kondisi seperti ini. Pihaknya akan melihat sejauh mana realokasi anggaran untuk Covid-19 sehingga harus memberhentikan ratusan TKS.
“Kita nanti akan coba di Banggar untuk menanyakan realokasi APBD setelah Covid-19 kepada pemerintah,” ujarnya.
Henry pun cukup bingung di satu sisi realokasi anggaran Covid -19 itu salah satunya untuk membantu masyarakat terdampak Covid-19 termasuk Miskin baru.
Tapi disisi lain malah menciptakan miskin baru juga dengan dirumahkannya para TKS. “Kalau gitu kan jadi lieur (pusing). Menciptakan miskin baru,” tandasnya.
Semestinya kata pria yang akrab disapa Apung ini harusnya bisa dilakukan secara fleksibel. Artinya tidak sekaligus dirumahkan semua para TKS tapi bisa bergiliran.
