Bobby menekankan, keterlambatan atau ketidaksesuaian data dapat menghambat pengambilan keputusan, terutama pada intervensi hulu seperti pemenuhan gizi ibu hamil, kesehatan balita, hingga pendampingan keluarga risiko tinggi. “Koordinasi antar OPD tidak boleh berjalan parsial, karena stunting adalah persoalan multisektor,” ujarnya.
Meski demikian, Bobby memberikan apresiasi atas kontribusi seluruh pihak yang berhasil menurunkan angka prevalensi stunting menjadi 19,7 persen. Kinerja TPPS Kota Sukabumi juga kembali diakui di tingkat provinsi dengan predikat Juara Terbaik I Audit Kasus Stunting Jawa Barat.
“Prestasi ini menunjukkan kolaborasi daerah berjalan baik, namun tidak boleh membuat pemerintah merasa cukup. Penyelesaian stunting harus dimulai dari hulu, dengan informasi paling akurat tentang siapa yang harus ditangani, kapan, dan dengan intervensi apa,” pungkasnya.(bam/d)
