BPN Kota Sukabumi Janji Bakal Ajukan Kembali  Sertifikat Tanah yang Gagal

Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Sukabumi, Sitti Hapsiah
DIWAWANCARA: Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Sukabumi, Sitti Hapsiah saat diwawancara Radar Sukabumi, Kamis (29/9).(FT: BAMBANG/RADARSUKABUMI)

SUKABUMI — Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Sukabumi, kembali angkat bicara soal banyaknya berkas pembuatan sertifikat tanah melalui Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) yang dikembalikan kepada warga. BPN berjanji, pada 2023 mendatang bakal kembali mengajukan pembuatan sertifikat bagi warga yang belum mendapatkan.

Kepala BPN Kota Sukabumi Sitti Hapsiah mengaku, pada program PTSL pada 2018 lalu terdapat beberapa kendala sampai ada banyak warga yang tidak mendapatkan sertifikat tanah tersebut.

Bacaan Lainnya

“Ya, memang ada beberapa kendala. Dulu itu, BPN mendapat target ukur sekitar 30.000 bidang tanah, jadi karena petugas sedikit atau SDM terbatas sehingga bekerjasama dengan pihak ke tiga untuk pengukuran. Dalam perjalannya tidak begitu lancar, salah satunya hasil ukur tanah tersebut tidak disampaikan ke BPN,” kata Sitti saat disambangi Radar Sukabumi di ruang kerjanya, Kamis (29/9).

Sitti menerangkan, akibat hasil pengukuran tanah dari pihak ke tiga tidak diserahkan kepada BPN. Dampaknya, berkas tidak dapat dilanjutkan sehingga warga gagal mendapat sertifikat tanah.

“Kendala itu, diketahui setelah waktunya pembagian sertifikat tanah. Ketika dikroscek tidak ada peta bidangnya, karena sertifikat itu terdirikan dari data yuridis dan fisik,” cetusnya.

Menyikapi hal itu, sambung Sitti, sejauh ini BPN Kota Sukabumi sudah koordinasi dengan Kantor Wilayah (Kanwil) untuk mencari solusi terbaik.

“Permasalahan ini, sudah kami koordinasikan ke Kanwil untuk mohon petunjuk. Insya Allah tahun depan kami akan upayakan untuk penyelesaian. Nanti akan dilakukan pengukuran lagi untuk pembuatan sertifikat,” bebernya.

Tak hanya itu, BPN juga bakal kembali menyisir dan mendata semua warga yang gagal mendapatkan sertifikat tanah pada program PTSL 2018 lalu.

“Kami akan kembali menyisirnya, siapa tau bukan hanya warga dari Kelurahan Sriwidari saja yang mengalami hal sama. Karena itu, kami akan coba kembali inventarisasi,” tutupnya.

Sebelumnya, Ketua PMRS Isep Ucu Agustina meminta, BPN Kota Sukabumi untuk bertanggungjawab atas penerbitan sertifikat tanah yang masuk dalam program PTSL tersebut.

“Kami mengecam kelalaian yang di lakukan BPN Kota Sukabumi terkait kelalayan data masyarakat. Apa lagi kelalayan itu sudah di benarkan BPN sendiri. Sepertinya, ada nuansa bay seting yang dilakukan pihak ketiga dan BPN,” ungkapnya.

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *