“Maka dari itu kita semua harus memastikan bagaimana verivali data kemiskinan berjalan dengan baik,” imbuh Fahmi.
Orang nomor satu di Kota Mochi ini menambahkan, setelah Kota Sukabumi melakukan proses verivali Basis Data Terpadu Program Penanganan Fakir Miskin (BDT PPFM) akan diserahkan ke Kementrian Sosial (Kemensos) sebagai kementerian teknis yang menetapkan kemiskinan secara nasional.
Menurut Fahmi, Kemensos juga sudah menyiapkan istrumen verivali data yang meliputi 44 variable yang harus dicek ke rumah tangga sasaran. Selanjutnya diinput dalam aplikasi data yakni Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial next generation atau Siks NG.
Pengiriman data ke Kemensos itu dilakukan dua kali dalam setahun yaitu pada April dan Oktober. “Sementara itu dalam proses validasi data melibatkan TKSK dan PSM serta aparat kelurahan,” kata Fahmi.
Fahmi mengimbau seluruh pihak yang terlibat agar bekerjasama saling koordinasi, jangan sampai nantinya mitra sosial dipandang sebelah mata.
Ia berharap dengan dilakukannya verivali Kota Sukabumi bisa mencapai angka akurat berapa jumlah kemiskinan yang harus mendapat bantuan secara akurat.
“Jadi kami berharap siapa yang berhak menerima bantuan mendapatkan haknya Setidaknya 99 persen data akurat,” jelas Fahmi.
Bahkan Fahmi mengajak seluruh peserta rapat melakukan terobosan pada kegiatan tahun ini supaya ada ciri khas yang memastikan bahwa keluarga miskin yang diberikan bantuan itu tepat sasaran.
“Seperti yang dilakukan di kota lain, mau kah warga miskin dipasangi stiker di rumahnya sebagai bukti “Kami Keluarga Miskin Penerima Bantuan” serta difoto sebagai buktinya Jadi menurut saya mereka yang laik pasti tidak akan mau dengan ide tersebut,” pungkasnya.
(cr5/d)
