SUKABUMI – Kepala Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Sukabumi Erni Agus Riyani mengungkapkan, Kota Sukabumi mengalami inflasi sebesar 2.78 persen di September 2023 atau terjadi kenaikan Indeks Harga Konsumen (IHK) dari 115,48 pada Agustus 2023 menjadi 115,74 pada September 2023.
Erni menyebutkan data tersebut berdasarkan data yang dirilis oleh Badan Pusat Statistik (BPS)Kota Sukabumi. Kenaikan inflasi ini didorong oleh kenaikan harga pada sejumlah komoditas pangan. Salah satunya komoditas beras sebesar 0,51%.
Menyusul kemudian, harga pakaian sebesar 4,52%, kelompok perumahan, air, listrik dan bahan bakar rumah tangga juga turut menyumbang inflasi sebesar 0,10 persen dan transportasi inflasi sebesar 0,58%.
“Seperti kita tahu beberapa bulan terakhir ini harga beras di pasaran mengalami kenaikan harga yang signifikan sehingga berdampak pada inflasi di Kota Sukabumi,” terangnya kepada Radar Sukabumi, Kamis (19/10).
Namun meski begitu, perkembangan laju inflasi di Kota Sukabumi sejauh ini tergolong masih terkendali. Secara Month to Month (mtm), September 2023, nilai inflasi Kota Sukabumi sebesar 0,23 persen. Sedangkan secara tahun ke tahun (yoy) mencapai 2,78 persen. Inflasi pada September 2023 tetap terjaga dalam kisaran sasaran 3,0±1%, dengan Indeks Harga Konsumen (IHK) sebesar 115,74.
“Angka yang dirilis oleh BPS, adalah angka inflasi yang terkendali, tetapi kita jangan terlena karena di bulan September ini lebih baik dari bulan sebelumnya. Yoy itu kan artinya dibandingkan dengan bulan September tahun sebelumnya, dimana kenaikan BBM yang tinggi yang berimbas terhadap kenaikan Barang dan Jasa,”ucapnya.
Faktor inflasi ini tentunya terus ditangani karena sifatnya dinamis salah satunya dengan melaksanakan rapat antara daerah dan pusat selalu dilakukan. Tentunya pihaknya pun harus tetap waspada menangani inflasi hingga tidak dapat terkendali. Pasalnya, apabila tidak terkendali maka akan sulit karena menyangkut permasalahan yang mendasar terakit pangan, barang dan jasa.
“Kami juga mengantisipasi, apabila ada penyimpangan atau menimbun barang, karena itu menjadi atensi pemerintah daerah. Makanya, kami bersinergi dengan Polri, Kejaksaan, TNI dan Badan Pangan untuk antisipasi hal itu tidak terjadi,” ujarnya.
Lanjut Erni, koordinasi dengan BPS terus dilakukan sebagai instansi lintas sektor penyedia data update untuk rilis resmi berita perekonomian.
“Ya, sebagai anggota Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID), kami terus berkoordinasi untuk memantau kondisi riil di lapangan, terutama dengan satgas pangan,” pungkasnya. (wdy)
