SUKABUMI – Kelanjutan Program Pemberdayaan Rukun Warga (P2RW) di Kota Sukabumi hingga kini belum dapat dipastikan berjalan dalam waktu dekat.
Pemerintah Kota Sukabumi menyebut program berbasis lingkungan tersebut masih bergantung pada kepastian Transfer ke Daerah (TKD) dari pemerintah pusat yang belum terealisasi.
Wali Kota Sukabumi, Ayep Zaki, mengatakan kondisi fiskal daerah saat ini membuat pemerintah belum bisa mengambil keputusan terkait pelaksanaan penuh program P2RW. “P2RW ini program lanjutan, tetapi pelaksanaannya sekarang menunggu TKD. Ada usulan anggaran cukup besar yang sampai hari ini belum ada kepastian,” ujarnya, Kamis (21/5).
Pemkot Sukabumi mengajukan dukungan anggaran melalui skema TKD senilai Rp154 miliar ditambah dana kurang salur sekitar Rp54 miliar. Total kebutuhan anggaran yang masih menunggu kepastian mencapai lebih dari Rp200 miliar.
Ayep menegaskan, kepastian transfer anggaran dari pusat sangat menentukan ruang gerak pemerintah daerah, termasuk dalam mempertahankan program-program kewilayahan seperti P2RW yang selama ini menyentuh langsung kebutuhan masyarakat di tingkat RT dan RW. “Dalam waktu dekat saya juga akan datang langsung ke Kementerian Keuangan untuk memastikan progres usulan tersebut,” katanya.
Pernyataan itu sekaligus menjawab tuntutan ratusan RT dan RW yang sebelumnya mendatangi Gedung DPRD Kota Sukabumi. Mereka meminta pemerintah daerah tetap melanjutkan program P2RW karena dianggap paling dirasakan manfaatnya di lingkungan masyarakat.
