Djudairi tidak menampik jika kasus perceraian di Kota Sukabumi trennya meningkat. Bahkan, peningkatannya cukup signifikan. Perceraian yang awalnya hanya sekitar 640 kasus pada 2016 lalu, pada 2017 tercatat sebanyak 728 kasus.
Kasus perceraian didominasi cerai gugat. Di mana sang istri menggugat suami untuk menceraikan. Tetapi, sebagian besar didominasi karena dipicu masalah himpitan ekonomi.
“Namun, kami tidak dapat mencatat semua kasus penceraian, karena saat ini masih banyak cerai di bawah tangan. Artinya, tidak melalui pengadilan,” jelasnya.
Itu terjadi lantaran masih banyak masyarakat yang belum sadar akan pentingnya memiliki dokumentasi penceraian.
“Jika nikahnya memiliki dokumen, maka ketika cerai juga harus memiliki surat penceraian lengkap dan itu tentunya melalui Pengadilan Agama,” paparnya.
Dirinya berharap, ke depan masyarakat dapat lebih memahami serta dapat sadar hukum agar masyarakat memiliki dokumen penceraian yang syah. “Mudah-mudahan masyarakat Kota Sukabumi bisa lebih menyadari akan pentingnya dokumentasi baik pernikahan maupun dalam penceraian,” pungkasnya. (Cr16/t)
