Wow, Tahun Ini Pemprov Jabar Gelontorkan Dana Rp2 Milyar untuk Rutilahu di Kabupaten Sukabumi

DITINJAU : Koordinator Fasilitator Rutilahu Provinsi Jabar, Wilayah Kabupaten Sukabumi, Ajat Zatnika, saat verifikasi lapangan Rutilahu di Desa Sukamekar Kecamatan Sukaraja, belum lama ini.(FOTO : UNTUK RADAR SUKABUMI)
DITINJAU : Koordinator Fasilitator Rutilahu Provinsi Jabar, Wilayah Kabupaten Sukabumi, Ajat Zatnika, saat verifikasi lapangan Rutilahu di Desa Sukamekar Kecamatan Sukaraja, belum lama ini.(FOTO : UNTUK RADAR SUKABUMI)

SUKABUMITahun ini, Pemerintah Provinsi Jawa Barat melalui Dinas Perumahan dan Permukiman Provinsi Jawa Barat, akan mengucurkan anggaran sebesar Rp2 Miliyar untuk program pembangunan rumah tidak layak huni (Rutilahu) di wilayah Kabupaten Sukabumi.

Koordinator Fasilitator Rutilahu Provinsi Jabar, Wilayah Kabupaten Sukabumi, Ajat Zatnika kepada Radar Sukabumi mengatakan, anggaran sebesar Rp2 Miliyar untuk pembangunan Rutilahu di wilayah Kabupaten Sukabumi ini, bersumber dari APBD Provinsi Jawa Barat.

Bacaan Lainnya

“Jumlah rumah tidak layak huni untuk tahun ini, alokasi program Rutilahu ada 100 unit dari Provinsi Jabar,” kata Ajat kepada Radar Sukabumi pada Jumat (07/06).

100 pembangunan program Rutilahu tersebut, sambung Ajat, tersebar di lima desa yang ada di empat kecamatan di wilayah Kabupaten Sukabumi. Yakni, 1 desa di Kecamatan Cibadak, 1 desa di Kecamatan Cicantayan, 1 desa di Kecamatan Cisaat dan 2 desa diantaranya di wilayah Kecamatan Sukaraja.

“Dalam satu unitnya, nanti warga akan mendapatkan bantuan sebsar Rp20 juta. Nah, itu rinciannya Rp17.500.000 untuk bahan bangunan, Rp2 juta juta untuk upah kerja dan Rp500 ribu untuk operasional dan administrasi LPM atau Lembaga Pemberdayaan Masyarakat yang ada di lingkungan pemerintah desa,” tukasnya.

Ratusan warga yang mendapatkan bantuan program Rutilahu dari APBD Provinsi Jabar ini, difokuskan untuk kawasan kumuh. Menurut Ajat kepada Radar Sukabumi mengatakan, bahwa penyelesaian kawasan pemukiman kumuh ini, dilakukan berdasarkan SK Gubernur Jabar Nomor 633 Tahun 2022 yang luasan wilayahnya antara 10 sampai 15 hektare dan harus tertuntaskan.

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *