Untuk itu, ia berharap penambangan emas rakyat di kawasan tersebut dapat segera ditutup. Namun demikian, upaya penertiban yang dilakukan pemerintah ini terlebih dahulu harus mengedepankan tindakan persuasif. Langkah awal yang harus secepatnya dilakukan pihak-pihak terkait adalah sosialisasi dengan memberikan pemahaman serta pencerahan kepada para penambang.
“Wilayah Sukabumi Selatan merupakan salah satu wilayah tambang emas yang cukup besar. Saya melihat dalam aktivitas tambang emas yang dilakukan rakyat ini, terdapat beberapa investor yang mengkondisikan mereka mulai dari budaya tanam modal hingga melakukan praktek tambang.
Memang secara ekonomi, hal ini bisa lebih cepat dalam mendapatkan uangnya. Namun, dampaknya sangat buruk, khususnya pada lingkungan,” bebernya.
Sebab itu, Walhi Jawa Barat mengharapkan tidak ada lagi aktivitas pertambangan baik penambang yang dilakukan secara swasta maupun penambang yang dilakukan oleh masyarakat.
“Saya berharap pemerintah Provinsi Jawa Barat bisa meberikan solusi ekonomi untuk mereka agar tidak melakukan penambangan liar lagi. Seperti diberikan hak kelola lahan, tapi untuk dijadikan lahan pertanian dan bukan dijadiakan lahan tambang emas yang sudah jelas dapat merusak lingkungan,” timpalnya.
Saat ini, Praktek Izin Usaha Pertambangan (IUP) berada dibawah kewenangan pemerintah Provinisi Jawa Barat. Meski begitu, pemerintah daerah Kabupaten Sukabumi dan pemerintah Provinsi Jawa Barat agar segera memberikan solusi jitu untuk mereka yang melakukan praktek tambang emas secara liar tersebut.
“Seharusnya pemerintah terkait secara intensif melakukan pembinaan dan sosialisasi kepada para penambang terutama pada aspek lingkungannya. Terlebih lagi, dalam proses pengolahan emas menggunakan cairan merkuri yang dapat merugikan semua pihak, apabilan caiaran logam perak tersebut mencemari lingkungan,” tandasnya.(den/e)
