SUKABUMI — Setahun sudah Asep Japar memimpin Kabupaten Sukabumi bersama Wakil Bupati Andreas. Di Palabuhanratu, ia membuka lembar refleksi perjalanan pemerintahannya. Dari infrastruktur hingga pendidikan, dari ekonomi rakyat hingga rumah warga terdampak bencana, satu pesan yang ia tekankan: anggaran adalah uang rakyat, dan tidak boleh asal digunakan.
Sorotan publik terhadap kualitas jalan menjadi catatan penting. Asep Japar mengakui percepatan pembangunan jalan kabupaten memang fokus utama, namun ia tidak menutup mata atas keluhan masyarakat terkait ketahanan jalan yang cepat rusak. “Pemborong yang pekerjaannya tidak bagus harus diberi sanksi. Jangan sampai satu atau tiga bulan sudah rusak. Itu membahayakan dan merugikan rakyat,” tegasnya.
Di sektor ekonomi, Pemkab Sukabumi meluncurkan program Mobil Sabumi sebagai ikon baru pelayanan pangan ke pelosok. Asep menegaskan program ini bukan seremonial, melainkan solusi nyata bagi masyarakat di daerah terpencil yang sulit menjangkau pasar.
Bidang pendidikan juga menjadi perhatian. Rata-rata Lama Sekolah (RLS) yang rendah masih menjadi tantangan besar, terutama di Sukabumi Selatan. Asep berkomitmen agar tidak ada anak yang putus sekolah karena faktor ekonomi. Beasiswa dan bantuan disiapkan, termasuk kerja sama dengan Universitas Nusa Putra untuk ratusan calon mahasiswa.
Tak kalah penting, persoalan rumah tidak layak huni (Rutilahu) akibat bencana alam juga menjadi fokus. Hampir 9.000 rumah terdampak pergeseran tanah dan longsor sejak awal kepemimpinannya. Dengan keterbatasan anggaran, ia mengajak pihak swasta ikut membantu. “Alhamdulillah sudah ada pengusaha yang menyumbang pembangunan rumah bagi warga,” ujarnya.
Refleksi ini juga menyinggung proyek lama yang mangkrak, seperti gedung Pemda. Asep memastikan akan melanjutkannya. “Itu uang rakyat yang sudah mengendap puluhan miliar. Walaupun bukan di zaman saya, tetap harus diselesaikan,” katanya.
