SUKABUMI – Dalam meningkatkan pelayanan yang prima kepada masyarakat, Dinas Sosial (Dinsos) Kabupaten Sukabumi, meminta kepada seluruh Ketua RT, RW dan petugas Pusat Kesahteraan Sosial (Piskesos), untuk lebih selektif dalam memberikan rekomendasi Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) di wilayahnya.
Ini mesti dilakukan, dengan harapan agar semua penyaluran program bantuan dari pemerintah melalui Dinsos Kabupaten Sukabumi lebih tepat sasaran.
Hal demikian disampaikan, Plh Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Kabupaten Sukabumi, Masykur Alawi kepada Radar Sukabumi. Bahwa menurutnya, saat ini Dinas Sosial Kabupaten Sukabumi akan memastikan, bahwa semua warga yang mendapatkan bantuan dari program pemerintah berupa program bantuan sosial, bantuan jaminan kesehatan dan bantuan lainnya, harus tepat sasaran.
“Iya, karena, berdasarkan data yang kita miliki dari BPS, bahwa data kemiskinan yang dimiliki Kabupaten Sukabumi itu, sebanyak 7 persen sekian,” kata Masykur kepada Radar Sukabumi pada Rabu (26/06).
Dari data 7 persen sekian terkait jumlah angka kemiskinan di Kabupaten Sukabumi ini, sambung Masykur, jika dijumlahkan secara absolute, kurang lebih 178.710 jiwa yang masuk pada kategori miskin di Kabupaten Sukabumi. Namun, yang masuk pada Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) sebanyak 1.855.427 jiwa. “Ini jumlahnya, 3 kali lipat dari jumlah angka kemiskinan,” paparnya.
Sementara peserta BPJS yang didanai oleh APBD sebanyak 406.066 jiwa. Sementara, yang didanai oleh APBN sebanyak 1.071.911 jiwa. “Artinya, lebih dari setengahnya masyarakat Kabupaten Sukabumi telah didanai oleh pemerintah untuk jaminan kesehatan melalui BPJS,” imbuhnya.
“Tapi, kenapa ketika UHC non cut off dicabut oleh BPJS, masih ada masyarakat miskin yang belum termasuk pada data yang lebih dari setengahnya masyarakat Kabupaten Sukabumi itu yang sudah didanai oleh pemerintah,” tukasnya.
Pihaknya menduga, penyebab ketidak samaan jumlah angka kemiskinan di Kabupaten Sukabumi ini, penyebabkanya dimungkinkan adanya data masyarakat yang tidak layak masuk pada kategori miskin dan rawan miskin di DTKS atau adanya data yang tidak tepat sasaran. “Selain itu, penyebabnya karena adanya masyarakat miskin yang benar-benar miskin tidak masuk di DTKS dan data dinamis belum di verifikasi dan divalidasi,” timpalnya.
Hal ini, terjadi karena berbagai akar permasalahan. Diantaranya, pemberian rekomendasi SKTM dari tingkat RT, RW, desa dan kecamatan yang tidak tepat sasaran. Selain itu, karana kesadaran masyarakat yang mampu dan tidak miskin sangat rendah untuk tidak meminta bantuan kepada pemerintah.
Untuk itu, solusinya Dinas Sosial Kabupaten Sukabumi sudah dan tengah melakulam berbagai upaya. Seperti sudah melakukan koordinasi dengan KEMENSOS untuk meminta tambahan kuota PBI APBN melalui surat yang ditangtangani oleh Bupati Sukabumi, melaksanakan filter yang ketat dari mulai bawah melalui PUSKESOS dalam pemberian SKTM harus tepat sasaran, membuat monitoring yang ketat, terutama kepada oknum calo BPJS, melakukan verifikasi dan validasi data DTKS, melakukan verifikasi dan validasi data masyarakat yang didanai jaminan kesehatannya oleh APBD.
Bukan hanya itu, Dinsos juga memberikan layanan kepada masyarakat miskin melalui SELARAS secara offline dan online melalui inovasi DIRETAS (Digitalisasi Rekomendasi Tepat Sasaran), bekerjasama dengan Dinas Kesehatan untuk menentukan sasaran prioritas bagi masyarakat yang rentan untuk diberikan jaminan kesehatan dan mmberdayakan jaringan Dinsos di tingkat bawah (pendamping PKH, Puskesos, TKSK dan TAGANA) untuk membantu masyarakat miskin, agar selalu tepat sasaran dalam setiap penerimaan bantuan dari pemerintah.
“Selain itu, kami juga membuat MoU dengan perawat pembina desa dengan jaringan Dinsos (Pendamping PKH, Puskesos, TKSK, TAGANA) melalui inovasi Koperasi Dinsos untuk membantu program kami,” pungkasnya. (Den)
