“Kami minta semua ajuan dari kami bisa diakomodir oleh pemerintah. Karena kami khawatir jika tidak semua warga terdampak mendapatkan bantuan bakal menjadi polemik di setiap desa yang mana menjadi ujung tombaknya,” tandasnya.
Sementara itu, Sekertaris Daerah (Sekda) Kabupaten Sukabumi, Iyos Somantri memaparkan, pemerintah saat ini menyepakati semua permintaan dari para kepala desa yang meminta bantuan dari Pemrov Jabar ini dihentikan sampai ada validasi data kembali.
“Usulan mereka logis, dalam penyaluran bantuan dari Provinsi Jabar itu ada tumpangtindih data sehingga mereka meminta bantuan ini dipending dulu. Kami sepakat dengan Kantor Pos untuk melakukan pending dulu untuk menyesuaikan data sebanyak 75 ribu ini,” paparnya.
Ketika data sudah sesuai, sambung Iyos, maka bantuan akan kembali didistribusikan kepada warga yang terdampak Covid-19.
“Dari 75 ribu bantuan Pemprov ini, 19 ribunya akan kembali divalidasi karena terjadi tumpangtindih data. Kami sudah menugaskan Kadinsos dan Kantor Pos untuk melakukan validasi data. Jika sudah selesai, maka bantuan akan kembali disalurkan,” ucapnya.
Di tempat sama, Ketua DPRD Kabupaten Sukabumi Yudha Sukmagara menambahkan, pihaknya akan mendorong semua usulan dari para kades tersebut.
“Saat ini kita tunggu sampai datanya di validasi sehingga bantuan yang disalurkan nanti dapat tepat sasaran dan merata. Validasi data ini wajib dilakukan karan bantun akan datang dari pemerintah pusat hingga daerah,” pungkasnya. (bam/t)
