RADAR SUKABUMI — Puluhan kepala desa (kades) yang tergabung dalam Asosiasi Perangkat Desa Seluruh Indonesia (Apdesi) Kabupaten Sukabumi menghentikan bantuan untuk warga terdampak Covid 19, hal tersebut menyusul adanya tumpang tindih dalam verfikasi data.
Setidaknya ada 19 ribu dari 75 ribu data bantuan yang tumpang tindih. Penghentian tersebut setelag, sejumlah kepala desa se-Kabupaten Sukabumi, melakukan audensi di Kantor Dinas Sosial (Dinsos).
Dalam audensi ini, para kepala desa meminta Pemerintah Kabupaten (Pemda) Sukabumi menghentikan pendistribusian bantuan sementara waktu hingga data kembali diverifikasi.
“Saat ini kami datang ke Dinsos untuk meminta agar pemdistribusian bantuan dari Pemprov sementara waktu dihentikan. Karena data bantuan tersebut terjadi tumpangtindih dan tidak sesuai dengan apa yang ada dilapangan,” ungkap Ketua Apdesi Kabupaten Sukabumi, Deden Deni Wahyu kepada Radar Sukabumi, Selasa (28/4).
Lebih lanjut Deden mengatakan, para kepala desa saat ini meminta agar Pemkab Sukabumi kembali melakukan validasi data sehingga bantuan yang diberkan dapat merata dan tepat sasaran.
“Alhamdulillah semua tuntutan kami bisa disepakati yakni, saat ini pendistribusian bantuan sementara waktu dihentikan sampai validasi data selesai. Selain itu, untuk penyaluran BLT dari Dana Desa (DD) akan disalurkan secara tunai,” ucapnya.
Deden meminta, Pemda Sukabumi dapat mengakomodir semua ajuan bantuan dari setiap desa sehingga semua warga terdampak Covid-19 dapat menerima bantuan.
