“Secara nasional tidak menutup kemungkinan, angka kemiskinan di Jawa Barat akan lebih tinggi. Untuk itu, sebagai pimpinan daerah kita memiliki kewajiban untuk menutaskan angka kemiskinan dengan mensejahterakan masyarakatnya, dimasing-masing daerahnya,” jelasnya.
Menurutnya, dalam penyelesaian kemiskinan di masing-masing daerah pasti akan sangat berbeda. Untuk itu, pemerintah Provinsi Jawa Barat akan terus berupaya mensinergikan program-program kemiskinan di Kabupaten dan Kota dengan TKPK Jawa Barat.
“Pemprov Jawa Barat memiliki skala prioritas penyelesaian kemiskinan. Salah satunya melalui pembangunan Inprastruktur, Irigasi dan UMKM, pembentukan unit penanggulangan cepat kemiskinan (UPCK) khusus bidang kesehatan dan pendidikan,” pungkasnya.
(den/d)
