RADARSUKABUMI.com – Forum Silaturahmi Kabupaten Sukabumi Sehat (FSKSS) melaksanakan rapat koordinasi (rakor) berkaitan dengan persiapan verifikasi Kabupaten Sukabumi Sehat tahun 2021. Rakor yang dilaksanakan di Pendopo tersebut dihadiri Wakil Bupati Sukabumi Iyos Somantri, Selasa (16/3/2021).
Dalam kesempatan tersebut Wakil Bupati Sukabumi Iyos Somantri mengatakan, penilaian Kota/Kabupaten sehat harus menjadi momentum besar bagi semua stakeholder.
Khususnya dalam percepatan mewujudkan Kabupaten Sukabumi menuju Kabupaten sehat melalui pemberdayaan masyarakat.
“Kita harus meningkatkan kesehatan, kenyamanan, keamanan penduduk. Hal itu serta memperbaiki kualitas lingkungan fisik, sosial, budaya, maupun pengembangan ekonomi masyarakat,” ujar Iyos Somantri.
Oleh karena itu, konsep kota/kabupaten sehat tidak hanya fokus pada pelayanan kesehatan. Namun, harus pada aspek yang menyeluruh. “Harus mampu mempengaruhi kesehatan jasmani dan rohani,” ucapnya.
Masih menurut Wabup, rakor ini harus bisa menghasilkan dokumen penilaian kota/Kabupaten sehat 2021 yang memenuhi 10 indikator tatanan baru. Sehingga, Kabupaten Sukabumi memenuhi kriteria yang ditetapkan laik sebagai penerima penghargaan swastisaba dengan kategori wistara.
“Semua pihak yang terlibat, harus menindaklanjuti hasil rapat ini dengan sebaiknya. Sesuai fungsi dan tanggungjawabnya,” ungkapnya
Bahkan berkaitan ODF, harus bisa bekerjasama dengan desa. Hal itu dengan pembuatan jamban dan sarana pendukung lainnya.
“Nanti bisa dibuat reward buat desa. Mudah mudahan dalam waktu yang sebentar lagi bisa tuntas. Sehingga memenuhi syarat untuk masuk dalam dokumen kota/kabupaten sehat 2021,” terangnya.
Ketua FKSS Yani Jatnika Marwan menyampaikan, persiapan verifikasi terus dikerjakan. Terutama mengenai ODF yang menjadi fokus di tahun ini.
“Kita terus menyosialisasikan kepada masyarakat tentang kesadaran BAB. Sehingga masyarakat tidak BAB sembarangan.
“Kita menggenjot adanya pembuatan jamban untuk meningkatkan derajak kesehatan yang baik,” bebernya.
Yani menekankan kerjasama semua pihak sangat diperlukan dalam hal ini. Sehingga 10 tatanan yang disyarakatkan bisa terpenuhi.
“Semua harus kerja keras dan bekerjasama,” pungkasnya.(Humas Pemkab Sukabumi)
