Banyak Perusahaan Batu Hijau di Cikembar Bodong

  • Whatsapp
pabrik pengolahan batu hijau
Anggota Satpol PP Kecamatan Cikembar saat sidak ke lokasi salah satu pabrik pengolahan batu hijau di wilayah Desa Bojongkembar, Kecamatan Cikembar

SUKABUMI – Persoalan dugaan pencemaran sungai dan lingkungan yang kerap dilakukan hampir seluruh perusahaan pengelolaan batu hijau di Kecamatan Cikembar, terus berlanjut.

Baru-baru ini, Pemerintah Kabupaten Sukabumi melalui Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Sukabumi bersama Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) dan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Sukabumi melakukan rapat internal bersama asosiasi pengusaha batu hijau di kantor Kecamatan Cikembar untuk membahas soal pengaduan masyarakat terkait pencemaran sungai dan lingkungan yang dilakukan perusahaan limbah batu hijau.

Bacaan Lainnya

Kabag Sumber Daya Alam (SDA) pada Sekretariat Daerah Kabupaten Sukabumi, Prasetyo kepada Radar Sukabumi mengatakan, berdasarkan data terbaru yang diterima oleh Pemkab Sukabumi, seluruh desa yang ada di wilayah Kecamatan Cikembar terdapat 65 perusahaan pengolahan batu hijau, tediri perusahaan besar, sedang dan perusahaan kecil.

“Dari 65 perusahaan ini, mayoritas mereka tidak memiliki izin. Iya, ada sekitar 70 persen perusahaan batu hijau di wilayah Kecamatan cikembar belum mengantongi izin atau memiliki legalitas usahanya,” kata Prasetyo kepada Radar Sukabumi pada Minggu (16/10/2021).

Untuk memastikan hal tersebut, sambung Prasetyo, Pemkab Sukabumi akan mengecek kebenarannya secara ril di lapangan.

“Kita tidak ingin ada konflik sosial dan kita tidak serta merta menutup perusahaan itu. Tetapi, kita akan mencoba supaya ada tindak lanjutnya. Seperti, mereka agar dan harus memproses izin,”bebernya.

Saat ini Pemkab Sukabumi sedang menangani pengaduan masyarakat terkait pencemaran sungai di sekitaran Kecamatan Cikembar yang tercemar dari pengolahan perusahaan batu hijau.

“Ada beberapa rencana aksi yang akan kami lakukan beserta dengan tim. Nah, yang pertama kita akan mengadakan pembinaan terhadap mereka, baik yang berizin maupun tidak berizin.

Jadi pembinaannya lebih kepada bagaimana mereka, dapat menyepakati agar tidak akan ada pencemaran lingkungan lagi kedepannya dan itu harus sepakat dan akan dikawal oleh pemerintah Kecamatan Cikembar dan Satpol PP pada saat pelaksanaan kesepakatan itu,” tandasnya.

Setelah itu, ujar Prasetyo, pada kesepakatan kedua mereka harus memproses izin yang dibantu dan difasilitasi oleh tim dari pemerintah daerah Kabupaten Sulabumi.

“Jadi mereka itu adalah aset pemerintah daerah dan mereka juga perlu makan. Karena tadi informasinya ada 2.000 KK atau kepala keluarga yang terlibat dalam pengusaha batu hijau ini,” imbuhnya.

Sebab itu, Pemkab Kabupaten Sukabumi tidak mungkin bertindak terlalu keras. Pasalnya, di satu sisi mereka juga telah menanggung resiko keluarganya.

Sebab itu, dalam menyikapi persoalan tersebut, pemerintah daerah Kabupaten Sukabumi akan mencari solusi yang terbaik.

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *