SUKABUMI – Menteri Sosial (Mensos) Republik Indonesia, Saifullah Yusuf, menegaskan bahwa korban yang terlibat dalam praktik judi online (Judol) tidak akan mendapatkan bantuan sosial dari pemerintah.
Pernyataan tersebut disampaikan, Mensos RI saat melakukan santunan ahli waris korban bencana tanah longsor di ruang auditorium Pondok Pesantren Yaspida Sukabumi, tepatnya di Jalan Raya Parungseah, Desa Cipetir, Kecamatan Kadudampit, Kabupaten Sukabumi pada Senin (18/11) sore.
“Kita tidak ada program untuk judol, jadi tidak ada program untuk itu. Tapi jelas yang kita garap target yang sudah kita progrgamkan sebelumnya, sekali lagi, tidak ada program untuk bantuan kepada pelaku maupun korban judi online,” kata Saifullah kepada Radar Sukabumi pada Senin (18/11).
Sementara ketika disinggung terkait Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) resmi mengeluarkan Surat Edaran (SE) yang menginstruksikan penundaan penyaluran bantuan sosial (bansos) dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) menjelang Pilkada Serentak 2024 yang ditujukan kepada seluruh pemerintah daerah (Pemda). Ia menjawab, bahwa penundaan bansos tersebut, hanya ditujukan untuk anggaran yang bersumber dari APBD.
“Untuk APBD iya, kalau APBN berjalan terus aja. Kalau dari Kemensos sudah tahap triwulan keempat, sudah mulai disalurkan, baik program PKH maupun bansos lainnya dengan nilainya sekitar Rp18 triliun,” paparnya.
Ia mengimbau kepada seluruh penerima manfaat berupa bansos maupun program bantuan lainnya, diharapkan agar dapat memanfaatkan bantuan tersebut sesuai peruntukannya.
“Iya, karena yang kita berikan ada syarat-syaratnya, kalau untuk anak sekolah ya, untuk anak sekolah, kalau ibu hamil ya ibu hamil, jangan digunakan untuk yang lain, apalagi judol itu jelas ga boleh. Itu rugi semua,” pungkasnya. (Den)
