“Kenapa masyarakat di Desa yang kami jadikan sasaran, karena memang miniatur potret demokrasi di Indonesia mulai dari desa, mulai dari lingkungan terkecil. Maka dari itu, gerakan ini kami mulai dari desa,” terangnya.
Menurutnya, salah satu yang menjadi pemicu praktik KKN yang dilakukan oleh para pejabat publik, khususnya yang dipilih langsung melalui proses pemilu dilatarbelakangi biaya politik yang tinggi. Sehingga, tidak sedikit pejabat yang korupsi karena harus mengembalikan biaya politik yang dikeluarkannya.
“Terkadang masyarakat tidak sadar, bahkan dianggap biasa ketika mendapat sejumlah uang agar memilih salah satu kontestan dalam pemilu. Padahal, itu justru sama saja mendorong agar orang yang kita pilih itu untuk korupsi,” imbuhnya.
Terlebih, pada 2022 yang akan datang kurang lebih sekitar 70 desa akan menggelar Pilkades serentak. Maka dari itu, lanjut dia, untuk menekan angka politik transisional pada Pilkades, pihaknya meluncurkan program Pilkades Nol Rupiah.
“Sudah berapa kepala desa yang tersandung masalah hukum karena korup dana desa? Siapa yang salah? Saya rasa ini tanggung jawab kita semua, tidak bisa kalau hanya menyalahkan kepala desa kalau misalnya kita sebagai masyarakat menganggap politik uang itu biasa,” tuturnya.
Komunitas Demokrasi Sehat berharap, gerakan Pilkades Nol Rupiah diluncurkannya ini dapat meminimalisir praktik- praktik kotor pada Pilkades mendatang. Karena pihaknya percaya, dengan berkurangnya angka politik uang yang dimulai berjenjang dari mulai Pilkades akan berdampak pada kesejahteraan masyarakat.
