SUKABUMI – Dalam meminimalisir terjadinya resiko bencana pergerakan tanah yang menerjang wilayah Kecamatan Nyalindung dan Kecamatan Gegerbitung, pemerintah daerah Kabupaten Sukabumi langsung melakukan rapat koordinasi dengan Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi (PVMBG) dan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) Bogor di Gedung Negara Pendopo Sukabumi, Jalan Raya Ahmad Yani, Kecamatan Warudoyong, Kota Sukabumi, Rabu (17/02/2021).
Dalam rapat tersebut, Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi (PVMBG) telah merekomendasikan kepada pemerintah daerah Kabupaten Sukabumi, agar segera melakukan relokasi terhadap warga terdampak pergerakan tanah di wilayah Kampung Ciherang, Desa Cijangkar, Kecamatan Nyalindung dan Kedusunan Suradita, Desa Ciengang, Kecamatan Gegerbitung. Hal ini, harus segera dilakukan lantaran dua kecamatan yang diterjang bencana pergerakan tanah itu, potensi pergerakan tanahnya dalam kategori menengah sampai tinggi.
“Iya, dalam kategori ini bisa terjadi pergerakan tanah ketika curah hujan tinggi. Sebab itu, perlu adanya relokasi,” kata Perekayasa Madya PVMBG Imam Santosa saat pertemuan bersama Plh Bupati Sukabumi Zainul S dan BPBD Kabupaten Sukabumi di Gedung Negara Pendopo Sukabumi, Jalan Raya Ahmad Yani, Kecamatan Warudoyong, Kota Sukabumi, Rabu (17/02/2021).
Menurut Imam, lahan milik PTPN VIII yang direkomendasikan untuk relokasi, relatif layak digunakan. Meskipun ada syarat ketika membangun pemukiman. “Lokasi yang dijadikan pemukiman harus jauh dari lereng. Selain itu, konstruksi rumah pun harus ringan. Sebenarnya, rumah panggung relatif tahan pergeseran tanah,” bebernya.
Kepala Stasiun Klimatologi BMKG Bogor, Indra G mengatakan, curah hujan saat ini masih tinggi. Hal itu hampir merata terjadi di pulau Jawa. “Maret pun diprediksi curah hujan masih tinggi. Hal ini harus menjadi perhatian bagi daerah pergerakan tanah,” katanya.
Sementara itu, Plh Bupati Sukabumi, Zainul S mengatakan, hasil kajian terkait pergerakan tanah di Kecamatan Nyalindung dan Kecamatan Gegerbitung akan dijadikan acuan, agar tidak salah tempat ketika merelokasi masyarakat terdampak bencana. “Jangan sampai salah merelokasi. Hasil kajian ini, harus dijadikan acuan semua pihak,” katanya.
