PPKM Mikro Diklaim Sukses Turunkan Kasus Covid-19, Ini Kata Bupati

  • Whatsapp
RAKOR : Jajaran Pemerintah Kabupaten Sukabumi saat mengikuti rapat koordinasi terbatas terkait perkembangan pelaksanaan PPKM mikro secara virtual.(FOTO: IST)

SUKABUMI– Pemberlakukan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) mikro diklaim cukup berhasil menurunkan angka penambahan kasus orang yang terkonfirmsi positif Covid-19. Termasuk di Kabupaten Sukabumi, angka pasien yang terpapar berkurang.

Data dari Satgas Covid Kabupaten Sukabumi, angka penambahan pasien yang terkonfirmsi positif Covid-19 di Kabupaten Sukabumi pada Rabu (17/2/2021) sebanyak 16 orang. Jika dibandingkan dengan pekan-pekan sebelumnya sebelum pelaksanaan PPKM Mikro angka tersebut berkurang cukup besar.

Bacaan Lainnya

Bupati Sukabumi, Marwan Hamami mengatakan, Pemerintah Kabupaten Sukabumi terus mengikuti setiap arahan dan kebijakan pusat. Hasilnya pasca penerapan PPKM mikro, kasus covid 19 di wilayahnya menurun.

“Termasuk anjuran meningkatkan dari Peraturan Kepala Daerah ke Perda, kita mencoba melaksanakan juga. Kita sudah menginstruksikan agar berkoordinasi dengan legislatif terkait pembahasan Perda tersebut” terangnya usia mengikuti rapat koordinasi terbatas terkait perkembangan pelaksanaan PPKM mikro secara virtual.

Marwan berharap, masyarakat bisa lebih mengerti bahaya covid 19. Dan turut berperan aktif dalam penanggulangan Covid-19 di Kabupaten Sukabumi. “Semoga masyarakat bisa berperan aktif. Sehingga, covid 19 cepat hilang,”singkatnya.

Dalam virtual tersebut, Menko Perekonomian RI Airlangga Hartarto mengatakan, perkembangan pelaksanaan pemberlakukan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) mikro berhasil menekan penurunan laju kasus covid 19 di 123 Kota/Kabupaten, walaupun kebijakan tersebut baru berjalan sekitar sepekan. “Akan kami dorong dan evaluasi PPKM mikro ini. Bahkan, bisa kami lanjutkan pelaksanaannya,” ujar Airlangga

Keberhasilan PPKM mikro, disebabkan adanya penguatan hingga di tingkat RT/RW. Bahkan, sistem zonasi kasus covid 19 pun dilakukan di tingkat RT/RW. “Penetapan zonasi harus di data oleh masing masing daerah dan harus terintegrasi,” ucapnya.

Sementara, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Republik Indonesia Tito Karnavian mengatakan, penerapan PPKM mikro harus konsisten dan terus disempurnakan. Selain itu, dari sisi manajemen pelaporan hasilnya pun harus benar dan sesuai tingkatan.

“Perlu adanya peningkatan aturan juga. Dari peraturan kepala daerah dinaikan menjadi Perda. Lewat Perda, aturannya bisa mengikat dan ada efek hukumnya,” ungkapnya.

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *