CISAAT— Akibat dari harga pokok penjualan (HPP) yang dikeluarkan oleh pemerintah lebih kecil dari spekulan membuat sebagian petani sukabumi memilih untuk menjual hasil taninya kepada spekulan atau pasar.
Padahal berdasarkan informasi yang diketahui koran ini, para petani dalam satu tahun menghasilkan 360.000 ton padi.
Akibatnya, padi asal Kabupaten terluas kedua Se pulau Jawa-Bali ini lebih banyak dinikmati oleh masyarakat luar dari pada warga pribumi.
Anehnya, Badan Logistik (Bulog) sukabumi malah menyuplai beras dari Indramayu untuk memenuhi kebutuhannya bukan dari petani Sukabumi.
Saepulloh (53) petani padi dari Cisaat Kabupaten Sukabumi lebih memilih menjual hasil panennya ke spkelulan dibandingkan menjual ke Badan Logistik (Bulog).
Kalau petani milih yang ngasih harga gabah atau beras tinggi saja.
Soalnya, harga tawar pemerintah belum sebanding dengan modal tanam.
Saat musim tanam tiba, spekulan dari daerah luar telah memesan petani untuk menjualnya dikala panen tiba.
Bahkan, tidak sedikit spekulan yang memberikan pupuk untuk meyakinkan petani menjual kepadanya.
“Setiap musim panen saya langsung menjual ke spekulan, begitupun dengan petani lainnya.
Ada yang jual gabah basah, kering dan berasnya,” terangnya kepada koran ini, kemarin (19/11)
Jika pemerintah menyiapkan harga yang bisa bersaing dengan spekulan, dirinya mengaku bakal menjulanya ke pemerintah.
Terlebih, jika dijual kepemerintah padi yang di tanaminya akan kembali dinikmati oleh masyarakat sukabumi.
“Ya kalau petani itu yang terpenting harga jualnya bisa digunakan kembali untuk menanam, dan sisanya dapat mecukupi kebutuhan.
Memamg terkadang sedih, beras bagus dari sukabumi mayoritas dinikmati oleh orang luar,” ungkapnya.
Sementara itu, Sekretaris Dinas Ketahanan Pangan (DKP) Kabupaten Sukabumi, Asep Hikmat mengatakan untuk memecahkan persoalan itu pihaknya bakal membangun gudang beras dengan kapasitas ribuan ton.
Sehingga, saat penen raya tiba pemerintah dapat menampung hasil panen petani.
“Tahun depan kita bangun gudang seperti di Jampang, bisa saja di Sagaranten dan Sukaraja lokasinya.
Sebagai solusi, pemerintah bisa melibatkan pihak ketiga untuk membeli hasil penen padi dalam bentuk apapun,” jelasnya.
Persoalan petani lebih memilih spekulan daripada pemerintah untuk menjual sudah masuk kedalam hukum ekonomi kapitalis.
Sedangkan bulog yang ditugasi pemerintah untuk menyerap gabah belum bisa optimal dari sisi harga jusl yang ditawarkan kepada petani.
“Wajar petani menjual ke luar karena harga memuaskan dan cepat.
Kalau Dinas lebih kepada bagaimana meningkatkan hasil produksi dan kesejahteraan petani melslui berbagai cara seperti penggunaan teknologi tepat guna, peningkatan kapasitas dan bantuan modal,” pungkasnya (cr15/d)
