SUKABUMI — Badan Legislasi DPR-RI bersama Pemerintah dan DPD-RI, kini tengah membahas Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Provinsi Daerah Khusus Jakarta.
Dalam Rapat Panja RUU PDK Jakarta di DPR, muncul usulan untuk memasukkan Sukabumi ke dalam Kawasan Aglomerasi. Usulan tersebut disampaikan oleh Kapoksi Fraksi Partai Gerindra di Badan Legislasi DPR-RI Heri Gunawan atau yang biasa disapa Hergun.
Politisi dari Daerah Pemilihan Jawa Barat IV, yang meliputi Kota Sukabumi dan Kabupaten Sukabumi, itu berpandangan, bahwa Sukabumi memiliki peran penting bagi penduduk Jakarta. Peran itu antara lain, karena Sukabumi tercatat sebagai pemasok air minum ke warga Jakarta.
Selain itu, Sukabumi telah memiliki infrastruktur transporasi yang lebih maju untuk mendukung mobilitas yang lebih cepat ke Jakarta. “Saat ini akses ke Sukabumi bisa dilalui melalui jalan raya, jalan tol Bocimi, dan roda transportasi kereta api,” kata Heri Gunawan kepada Radar Sukabumi pada Minggu (17/03).
Menurutnya, keberadaan infrastruktur yang lebih maju, mendorong sebagian warga Jakarta bertempat tinggal dan membangun pemukiman di Sukabumi. Terlebih lagi, daerah Sukabumi memiliki kawasan industri yang mendukung pertumbuhan ekonomi nasional dan memenuhi kebutuhan hidup warga Jakarta.
“Sukabumi memasok kebutuhan pangan warga Jakarta. Selain itu, Sukabumi juga memiliki sejumlah tempat wisata yang menjadi tujuan wisata warga Jakarta,” bebernya.
Sejumlah peran yang ia sampaikan tersebut, dinilai sudah sesuai dengan sejumlah program dan kegiatan yang akan dilakukan dalam Kawasan Aglomerasi yang mencakup transportasi, pengelolaan sampah, pengelolaan lingkungan hidup, penanggulangan banjir, pengelolaan air minum, pengelolaan B-3 dan limbah B-3, infrastruktur wilayah, penataan ruang dan energi.
Hergun juga berpandangan, bahwa Sukabumi lebih maju, lebih dekat, dan juga aksesnya lebih baik dibanding Cianjur. Jika Cianjur dimasukkan ke dalam Kawasan Aglomerasi, seharusnya Sukabumi juga dimasukkan menjadi salah satu daerah dalam Kawasan Aglomerasi.
Usulan Hergun mendapatkan respon positif dari anggota Panja RUU Provinsi Daerah Khusus Jakarta DPR-RI, Perwakilan dari DPD-RI, dan dari pemerintah.
