SUKABUMI – Kenaikan Harga Eceran Tertinggi (HET) gas LPG 3 kilogram yang terjadi di wilayah Kota dan Kabupaten Sukabumi, sebesar Rp3 ribu per tabung, telah menuai protes dari sejumlah kalangan.
Salah satunya, Perhimpunan Mahasiswa Hukum Indonesia (PERMAHI) DPC Sukabumi Raya yang menyoroti isu kenaikan Harga Eceran Tertinggi (HET) gas bersubsidi tersebut.
Ketua Umum PERMAHI DPC Sukabumi Raya, Muh. Hernadi Mulyana kepada Radar Sukabumi mengatakan, per tanggal 28 Desember 2022 Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Sukabumi, Ade Suryaman, sudah mensosialisasikan Keputusan Bupati Tentang Harga Eceran Tertinggi (HET), gas elpiji 3 kilogram subsidi, dalam keputusannya Harga Eceran Tertinggi (HET) yang awalnya Rp16 ribu, naik menjadi Rp19 ribu pertabungnya dengan jarak diatur dalam keputusan tersebut.
“Kami khawatir, apabila harga eceran tertinggi (HET) naik, melihat dari kondisi ekonomi masyarakat yang dimana baru pulih akibat dampak pandemi Covid-19, ” kata Muh. Hernadi Mulyana kepada Radar Sukabumi pada Kamis (05/01).
Lebih lanjut ia menjelaskan, masyarakat Kota dan Kabupaten Sukabumi akan kesulitan untuk mendapatkan gas untuk kebutuhan sehari-hari. Karena kelonjakan harga dari gas elpiji subsidi tersebut.
“Mengacu kepada Pasal 24A Ayat 1 PERMEN ESDM Nomor 28 Tahun 2021, pemerintah seharusnya lebih melihat kondisi daerah, daya jual beli masyarakat, serta margin. Nah, dalam peraturan menteri juga dijelaskan bahwa regulasi pendistribusian berakhir di pangkalan yang bertransaksi langsung dengan masyarakat,” paparnya.
Pihaknya menambahkan, melihat dari kondisi di lapangan bahwa pangkalan gas elpiji subsidi tersebut tidak menyebar luas di lingkungan masyarakat.
Untuk itu, ia berharap dari jajaran pengurus PERMAHI DPC Sukabumi Raya kepada pihak terkait, untuk bisa mensosialiasikan terlebih dahulu kepada masyarakat secara menyeluruh.
“Iya, harusnya lebih memperhatikan kondisi daerah, karena tidak semua wilayah akses menuju ke pangkalan itu mudah ditempuh oleh masyarakat,” pungkasnya. (Den)
