SUKABUMI – Forum Mantan Karyawan PT. GSI Yang Ingin Bekerja Kembali (FORMAKASI YIBK) meminta Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sukabumi dan Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi (Disnakertrans) Kabupaten Sukabumi untuk merubah kebijakan perusahaan PT. Glosstar Indonesia (GSI) Cikembar yang dianggap merugikan masyarakat.
Hal itu disampaikan Sekretaris FORMAKASI YISB Ridi Firma saat beraudiensi dengan Ketua DPRD didampingi Ketua Komisi IV Bidang ketenagakerjaan, Hera Iskandar dan dua orang anggotanya Usep Wawan dan Dadan Hasanudin, di Gedung DPRD Kabupaten Sukabumi, Selasa (26/10).
“Sebagai masyarakat Kabupaten Sukabumi yang tergabung Formakasi YIBK meminta bantuan kepada DPRD sebagai wakil rakyat, wakil kami untuk merubah kebijakan yang dirasa dan dianggap merugikan masyarakat khsusunya Formakasi,” ujarnya dalam forum audiensi.
Ia menganggap kebijakan perusahaan PT GSI tersebut telah mendiskriminasi atau membeda bedakan hak, sehingga tidak bisa bekerja kembali atau blacklist oleh perusahaan ini.
“Maka dari itu, kami minta agar DPRD bersama Disnakertrans untuk melakukan teguran dan penyuluhan kepada perusahaan agar tidak memberlakukan kebijakan itu,” paparnya.
Selain itu, Formakasi meminta ke DPRD agar bisa memperoleh kembali pekerjaan di perusahaan tempat sebelumnya bekerja, PT GSI Cikembar.
“Poin kami datang ke DPRD ini cuma itu saja dua, tidak kurang dan tidak lebih. Kami juga bersyukur aspirasi yang disampaikan dapat didengar dan ditanggapi langsung oleh Ketua DPRD,” tandasnya.
Sementara itu, Ketua DPRD Kabupaten Sukabumi Yudha Sukmagara menyampaikan, pihaknya telah menerima aspirasi massa yang meminta bantuan agar dapat bekerja kembali. Namun hal ini perlu dianalisa secara khusus sebab sebelumnya di GSI ada demo untuk minta PHK.
