SUKABUMI – Bencana pergeseran tanah di Ciherang, Desa Cijangkar, Kecamatan Nyalindung, Kabupaten Sukabumi yang terjadi sejak 13 Desember 2020 menyebabkan kerugian bagi pengungsi yang telah direlokasi ke tempat yang lebih aman.
Merespon hal tersebut, Ketua Komisi X Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI), Syaiful Huda mengingatkan kepada Pemerintah baik tingkat Pusat, Provinsi maupun Kabupaten untuk memperhatikan aspek bagi anak-anak korban bencana pergeseran tanah yang di relokasi.
Bukan tanpa alasan, Politisi dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini pun mengungkapkan dimasa pandemi seperti saat ini pendidikan tetap harus jalan meski masih dilakukan secara daring agar tunas bangsa Indonesia tetap mendapatkan haknya.
“Pihak pemerintah harus cepat dalam menyalurkan bantuan untuk kebutuhan warga terdampak bencana pergeseran tanah. Sektor pendidikan pun harus dipikirkan dan mendapatkan solusi yang tepat. Jangan sampai pendidikannya terbengkalai,” kata Saiful Huda dalam keterangannya, kemarin.
Selanjutnya menurut Huda selaku ketua DPW PKB Jawa Barat, pihaknya juga telah membangun sistematis kerja yang cepat untuk melakukan pelayanan dengan masyarakat salah satunya dibuktikan dengan hadirnya Ketua Tim Pengawas (Timwas) Pelaksana Penanganan Bencana DPR RI, Muhaimin Iskandar.
“Pak Muhaimin Iskandar dalam kunjungannya ke lokasi bencana pergeseran tanah tersebut membawa BNPB dan pihak kementrian sosial yang mana akan menyalurkan bantuan. Mudah-mudahan dapat meringankan beban masyarakat,” pungkas Huda.
TETAP JAGA KESEHATANDIMASA PANDEMI
Kesempatan yang sama, Ketua Tim Pengawas (Timwas) Pelaksana Penanganan Bencana DPR RI, Muhaimin Iskandar mengatakan, ia mendukung aspirasi warga Sukabumi untuk relokasi tanah atau lahan satu banding satu dari pemerintah.
Kendati demikian, kata Gus AMI biasa panggilan akrab disapa, aspirasi tersebut tetap harus melalui kajian mendalam dari berbagai pihak terkait.
“Warga ingin relokasi satu banding satu dan saya kira bisa. Bisa pakai tanah PTPN yang dikelola Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Memang itu penyesuaian dengan keadaan, (tapi) bisa diusahakan semaksimal mungkin,” terang Gus AMI.
Mengingat pandemi Covid-19 yang tidak kunjung berakhir, Gus AMI berpesan agar warga tetap menjaga kesehatan di tengah bencana yang tengah menimpa mereka.
“Semua masyarakat tetap harap jaga kesehatan, supaya tidak mudah terserang penyakit. Jangan lupa untuk selalu gotong royong dan mematuhi protokol kesehatan (prokes),” serunya.
Wakil Ketua DPR RI ini pun mengakui bahwa dirinya sangat khawatir akan kondisi para masyarakat yang saat ini telah tertimpa musibah bencana.
“Kementerian Pekerjaan Umum (PU) saya minta untuk segera turun tangan untuk menangani semua pihak terkait dengan legalitas,” pungkas Gus AMI. (adv)
