PALABUHANRATU – Bupati Sukabumi Marwan Hamami tanggi aksi demontrasi yang dilakukan ratusan warga Jampang Tengah yang sempat memblokade ruas jalan Cigombong -Cimerang, Selasa, (5/3) kemarin akibat tidak kunjung mendapat perbaikan.
Menurut Marwan, kondisi jalan rusak tersebut sebenarnya sudah masuk dalam program perbaikan yang akan dilaksanakan di tahun 2024 ini, namun karena tidak adanya penyambung informasi, masyarakat akhirnya melakukan aksi demontrasi tersebut.
“Kemarin di Jampangtengah ramai demo segala, padahal sudah dikasih tau bahwa program ini di tahun 2024 masuk, tapi gak tahu itu siapa sehingga mereka harus demo,” ujar Marwan. Rabu, (6/3).
“Buat saya sih kadang kadang hal seperti ini kasihan jadi gibah, jadi nambah dosa buat mereka, padahal kalau kita mencermati status jalan itu kan ditingkatkan dari desa menjadi kabupaten itu supaya bisa, kalau dibebankan ke desa berat makanya ditarik,” imbuhnya.
Namun, kata Marwan ketika beban itu masuk ke kabupaten butuh penyesuaian, diperkirakan 2 sampai 3 tahun untuk masuk program, sehingga alasan 15 tahun jalan dengan status kabupaten tersebut belum diperbaiki itu tidak mungkin.
“Tidak mungkin 15 tahun jalan kaya gitu, nah kemarin sebelum covid itu sudah terencana itu masuk tahap ke 2 dari program, tapi karena covid 3 tahun terbengkalai dari posisi anggaran,” jelasnya.
“Karena prioritas anggaran waktu itu yang bisa mendongkrak pertumbuhan ekonomi dan percepatan wilayah, nah itu komunikasi ini harusnya disampaikan, jadi ketika demo ataupun menyampaikan pemikiran kalau mereka punya data kan lebih bagus,” ucapnya.
Lanjut Marwan, pemerintah daerah tidak keberatan kalaupun masyarakat melakukan demontrasi namun harus melihat dan mengetahui mekanisme serta keberadaan anggaran.
“Karena mau didemo atau di gimanakan kalau uang nya gak ada mau gimana, apalagi nuntut, tahun ini sudah ada anggarannya, tapi mereka minta sekarang harus sudah eksekusi, kan duit pemerintah mah hese, gambarannya seperti itu,” bebernya.
Untuk itu Marwan meminta kepada semua pihak unsur terkait untuk bersama sama memberikan informasi secara baik sehingga tidak terjadi kesalah pahaman antara masyarakat dengan pemerintah.
“Ini harus bisa memberikan satu gambaran kepada mereka, jadi jangan sampai memuat informasi tanpa dasar tapi konfirmasi dulu harusnya, nah kaya gitu, jadi lebih memungkinkan penyampaiannya, ketika menyangkut eksekusi konfirmasi dulu,” paparnya.
“Misalnya ada jembatan runtuh, atau ada yang kelaparan, contoh yang diekpos di media itu, ternyata orang itu dapat PKH, BLT dapat, alasan katanya makannya jarang, kalau gak salah di Nagrak, padahal semua bantuan dapat, coba kalau konfirmasi dulu,” tandasnya. (Ndi).
