“Kami kecewa betul betul terhadap bupati dan wakil bipati dan jajarannya karena menunjukan ketidak seriusan kejelasan tentang bagaimana kabupaten Sukabumi yang layak. Untuk itu kami tadi sudah memberikan tuntutan terhitung 8 Agustus sampai 20 agustus 2023 untuk merealisasikan, jadi ketika kami tidak direspon kembali, kami akan membawa massa yang jumlahnya lebih besar daripada ini,” bebernya.
Masih kata Angga, adapun 8 tuntutan yang dibacakan didepan gedung pendopo yakni meminta kejelasan transparansi dana CSR tahun 2022 dan kejelasan rencana CSR tahun 2023, mendorong pemda menciptakan media informasi digital yang dapat diakses oleh masyarakat terkait CSR, memastikan pemda mengawasi ketat dan bersikap tegas terhadap oknum pelaku pungli dan premanisme di para pencari kerja, meminta pemda mendorong dinas terkait menyediakan media informasi digital tentang lowongan pekerjaan yang dapat diakses masyarakat, meminta pemda mendorong pembukaan lapangan pekerjaan seluas luasnya.
Juga, meminta pemda harus bisa memastikan dampak yang terjadi dari adanya PLTU Jabar 2 Palabuhanratu, meminta pemda menciptakan iklim yang terbebas dari pencemaran lingkungan dan pengrusakan ekosistem alam.
“Nah terakhir kami meminta pemda sukabumi memperhatikan dan memastikan tentang kesehatan lingkungan, kesehatan masyarakat, perekonomian dan pendidikan di kabupaten Sukabumi,” tandasnya. (Ndi).
