Apindo Kabupaten Sukabumi Sentil Perusahaan Tak Bayar THR

Apindo Kabupaten Sukabumi
Ketua DPK Apindo Kabupaten Sukabumi Sudarno Rais

SUKABUMI – Pemerintah mewajibkan perusahaan membayarkan Tunjangan Hari Raya (THR) kepada karyawan dengan waktu maksimal H-7 lebaran Hari Raya Idulfitri 1443 Hijriyah.

Terkait hal tersebut, Ketua Dewan Pimpinan Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Kabupaten Sukabumi Sudarno memberikan tanggapan. Dia menyebutkan, terdapat 70 perusahaan aktif yang tersebar di wilayah Kabupaten Sukabumi.

Bacaan Lainnya

“Harapan Apindo sendiri dari semua perusahaan yang menjadi anggotanya dapat merealisasikan THR kepada para pekerjanya sesuai dengan regulasi dan tepat waktu,” kata Sudarno kepada Radar Sukabumi pada Rabu (20/04).

Pada prinsipnya, sambung Sudarno, para pengusaha siap mematuhi regulasi soal ketentuan pemberian THR sesuai Pasal 9 PP Nomor 36 Tahun 2021 dan Permenaker RI Nomor 6 Tahun 2016. Bukan hanya itu, apabila ada salah satu perusahaan yang terkendala dalam hal pembayaran THR, maka DPK Apindo Kabupaten Sukabumi akan melakukan komunikasi dan koordinasi terlebih dahulu dengan intansi yang terkait.

Namun sampai saat ini dari seluruh perusahaan yang merupakan anggota Apindo Kabupaten Sukabumi, belum ada yang melaporkan kesulitan untuk proses pembayaran THR sesuai dengan regulasi.

“Jadi, mudah-mudahan THR Idulfitri tahun 2022 ini, dapat teralisasi sesuai dengan regulasi,” tandasnya.

Sementara itu, Ketua DPC K SPSI Kabupaten Sukabumi, Ferry Supriyadi mengatakan, THR merupakan hak dari buruh dan sudah final. THR sudah jelas sesuai dengan Permen Nomor 6 tahun 2016 berikut juga di PP Nomor 36 tahun 2021, mengenai waktu bahkan denda jika ada keterlambatan sudah jelas diatur di dalam peraturan tersebut.

“Sebenarnya simple saja untuk masalah THR itu, karena sudah sangat jelas dan gamblang dan sangat mudah difahami, dan saya berharap dan yakin semua pengusaha yang ada di sukabumi itu taat konstitusi dan akan mengikuti konstitusi itu dengan baik,” kata Ferry kepada Radar Sukabumi.

Meski demikian, dirinya menegaskan bahwa DPC K SPSI Kabupaten Sukabumi akan siap mengawal perihal masalah THR. Dan, apabila ada perusahaan yang bandel yang tidak taat konstitusi alias tidak mematuhi pembayaran THR, maka diharapkan melaporkan ke DPC K SPSI Kabupaten Sukabumi.

“Intinya kita akan sentil sama-sama bagi siapapun (perusahaan, red.) yang tidak taat konstisusi,” pungkasnya. (den/t)

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.