SUKABUMI – Puluhan Kepala Keluarga (KK) di wilayah Desa Semplak, Kecamatan Sukalarang, Kabupaten Sukabumi, tinggal di gubuk reot atau Rumah Tidak Layak Huni (Rutilahu).
Kepala Desa Semplak, Nura Widarnangti kepada Radar Sukabumi mengatakan, sebelumnya desa ini telah menerima bantuan dari pemerintah daerah, namun hanya satu hingga tiga unit per tahunnya.
“Sebelum adanya bantuan dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat, terdapat total 78 KK yang tinggal di rumah tidak layak huni. Namun setelah Pemerintah Provinsi Jawa Barat membangun 20 unit rumah, terdapat 58 unit rumah yang belum tersentuh dan membutuhkan bantuan pemerintah,” kata Nura kepada Radar Sukabumi pada Senin (18/09).
Mayoritas warga yang tinggal di rumah tidak layak huni berada di wilayah Kedusunan Buluh yang merupakan salah satu dari tiga kedusunan di Desa Semplak, termasuk kawasan kampung kumuh.
“Kondisi rumah di Kampung Sedong, Kedusunan Buluh sudah tidak layak ditempati, dengan lantai yang rapuh, dinding yang bolong, atap dan genting yang bocor, serta kayu penyangganya yang lapuk,” bebernya.
Mayoritas penduduk Desa Semplak bekerja sebagai buruh tani, dan rumah mereka merupakan rumah panggung atau rumah yang terbuat dari anyaman bambu. Beberapa rumah sudah tidak diperbaiki selama puluhan tahun, sehingga kondisinya semakin memburuk.
“Karena kondisi yang tidak aman, banyak masyarakat yang enggan masuk ke dalam rumah saat berkunjung. Iya, saya sempat berkunjung ke salah satu warga, untuk menyerap aspirasi. Namun, begitu saat masuk ke rumahnya, saya langsung keluar lagi. Karena, takut ambruk, saking sudah rusaknya rumah itu,” imbuhnya.
Untuk mengatasi masalah ini, kepala desa berharap agar pemerintah daerah Kabupaten Sukabumi, Pemerintah Provinsi Jawa Barat, dan pemerintah pusat dapat memberikan bantuan dalam upaya perbaikan rumah bagi 58 KK yang masih tinggal di rumah tidak layak huni.
“Diharapkan adanya bantuan ini dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat Desa Semplak dan menciptakan lingkungan yang lebih baik untuk mereka,” pungkasnya. (Den)
