Sebelumnya, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Jawa Barat mengungkapkan utang ke Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan adalah sebesar Rp311 miliar dari periode sejak tahun 2023, dan dengan kemungkinan bertambah.
Kepala Bappeda Jabar Dedi Mulyadi saat dihubungi di Bandung mengatakan, beban utang Pemprov Jabar tersebut adalah kewajiban pembayaran BPJS Kesehatan yang harus disalurkan ke kabupaten/kota.
“Yang Rp311 miliar itu tagihan ke kabupaten/kota sejak 2023. Jadi jumlahnya itu dinamis karena sebelum bayar kami konsolidasi dulu dengan BPJS sama kabupaten/kota itu di angka Rp311 miliar sempat bisa jadi nambah ke Rp360 miliar. Tapi nggak akan turun dari angka tersebut, yang pasti malah nambah terus,” ujar Dedi.
Tunggakan utang Pemprov Jabar ke BPJS Kesehatan tersebut, diungkap langsung oleh Gubernur Jabar Dedi Mulyadi di Rumah Sakit Hasan Sadikin (RSHS) Bandung saat kunjungan Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin pada Rabu (11/6).
Dia menyoroti tingginya dana hibah pada kepemimpinan gubernur sebelumnya bahkan sampai melalaikan utang yang cukup fantastis kepada BPJS Kesehatan yang kala itu disebutnya sekitar Rp300 miliar.(*)
