Pemprov Jabar

Sekda Jabar Herman Suryatman: BPR Daerah jangan Kalah Cepat dengan Bank Emok

×

Sekda Jabar Herman Suryatman: BPR Daerah jangan Kalah Cepat dengan Bank Emok

Sebarkan artikel ini
Sekda Jabar Herman Suryatman
Sekda Jabar Herman Suryatman, menghadiri Seminar Nasional dan Rakernas Perhimpunan Bank Perekonomian Rakyat Milik Pemerintah Daerah. (foto: Ist/ Hms)

BANDUNG – Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Jawa Barat Herman Suryatman, menghadiri Seminar Nasional dan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Perhimpunan Bank Perekonomian Rakyat Milik Pemerintah Daerah (Perbamida).

Dalam kesempatan itu, Herman mengatakan Bank Perekonomian Rakyat (BPR) Daerah saat ini perlu memberikan barang dan jasa terbaik untuk masyarakat di Jawa Barat (Jabar).

Bank bjb Tandamata

“Memberikan kredit fasilitasi ke masyarakat harus ada jaminan bahwa jasa yang diberikan kompetitif,” tegas Herman, dalam acara Seminar yang berlangsung di Hotel El Royale, Kota Bandung, Kamis (19/12/2024) kemarin.

Lebih lanjut dikatakannya, bahwa tidak hanya jasa yang perlu ditingkatkan, tetapi juga pada mekanisme dalam pengkreditan, agar tidak kalah dengan pinjaman online (pinjol) maupun bank emok.

“Bukan hanya jasanya, tetapi mekanismenya karena kelebihan bank emok (pinjol) itu masyarakat belum meminta, bank emok sudah bicara (memberi kredit),” tutur Herman.

Menurutnya, BPR Daerah memiliki jasa yang lebih baik dari pinjol, akan tetapi dari segi pelayanan kurang cepat dan akhirnya banyak ditinggalkan oleh masyarakat.

“Itulah yang membuat bank emok (pinjol) marak, karena pelayanan cepat, padahal jasanya mencekik,” ungkapnya.

Selain itu, menurut Herman lagi, bahwa BPR Daerah perlu memberikan dividen untuk Pemerintah Daerah (Pemda), karena BPR merupakan lembaga usaha bukan Dinas Sosial.

“BPR Daerah merupakan lembaga usaha bukan dinas sosial, berikan dividen kepada pemerintah daerah. Pemda akan memberikan atensi pada saat Bapak/ Ibu tidak bisa membuktikan prestasi, salah satunya dividen,” kata Herman.

Herman pun menambahkan, bahwa BPR Daerah merupakan perusahaan milik negara dan juga milik rakyat, sehingga saat ini rakyat menunggu kinerja terbaik dari BPR Daerah.

“Ini perusahaan milik negara, milik rakyat dan rakyat menunggu kiprahnya. Jangan lupa, BUMD harus cepat melakukan perubahan,” tegasnya. (Ron/ Hms)