BANDUNG — Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat mengungkapkan ada permintaan untuk mengoneksikan kamera pengawas (closed circuit television/CCTV) di lembaga penyelenggara pemilu, baik KPU maupun Bawaslu, dengan markas kepolisian.
Ketua KPU Jawa Barat Ummi Wahyuni mengatakan bahwa lembaganya menganggap permintaan itu sebagai bentuk pengamanan pemilu dengan berdasarkan pemahamannya CCTV yang dikoneksikan adalah yang di luar fasilitas.
“Ada (permintaan pengoneksian), tapi kami anggap ini sebuah hal yang dilakukan sebagai bentuk pengamanan saja. Mereka (koneksi) tidak masuk sampai ke dalam, hanya di luar,” kata Ummi dikonfirmasi di Bandung, Senin.
Meski demikian, Ummi mengatakan bahwa pihaknya belum menerima surat resmi permintaan tersebut dari kepolisian, meski informasinya telah dia dengar.
“Sejauh ini belum saya terima surat resminya. Informasi itu ada, tapi belum ke teknisnya seperti bagaimana,” ucap Ummi.
Sebelumnya, sempat ramai diberitakan adanya permintaan Polri melalui telegram agar CCTV yang dipasang KPU dan Bawaslu di wilayah Jawa Timur bisa diakses oleh polres setempat.
Ketua KPU RI Hasyim Asy’ari mengatakan permintaan itu bukan bertujuan negatif, justru demi menjaga keamanan yang lebih baik. Permintaan itu pun sudah diketahui oleh Hasyim sebagai ketua di tingkat nasional.
“Pemasangan CCTV dan akses CCTV oleh polisi sepengetahuan pimpinan KPU Pusat dan pimpinan Polri. Hal tersebut merupakan perwujudan dan pelaksanaan kerja sama antara KPU dan Polri sebagaimana MoU yang telah ditandatangani oleh Ketua KPU dengan Kapolri pada 29 Desember 2022 yang lalu,” katanya, Jumat (10/11).
Hasyim menjelaskan dalam Undang-Undang Pemilu, amanat untuk pengamanan adalah wewenang polisi. Kemudian, pengamanan polisi terhadap KPU meliputi personel, aset dan logistik (produksi, distribusi dan penggudangan).
